Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional

Abstract

Tersebarnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan pengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia dan ketahanan nasional. Hal ini sudah ditanggapi oleh World Health Organization (WHO) dengan menetapkan status pandemi global pada Covid-19 mengingat dampak negatif yang menyerang banyak negara di dunia.

Metode penelitian kualitatif digunakan guna mendapatkan informasi dari narasumber terkait bahwa, dengan kebijakan yang ada, pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai upaya dalam rangka deteksi, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini. Beberapa di antaranya adalah adanya Keppres No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Keppres No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Model analisis kebijakan kelompok menemukan bahwa dalam kondisi masyarakat yang tidak stabil di tengah pandemi ini, kebijakan PSBB didukung dengan adanya Gugus Tugas tersebut merupakan langkah yang tepat dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia dibandingkan opsi lockdown yang bisa memberikan efek domino pada kondisi bangsa. Selain itu, tulisan ini juga mensimulasikan opsi kebijakan pemerintah dengan menerapkan pola kebijakan pelaksanaan rapid test, karantina maupun operasional RS untuk penanganan Covid-19 (Opsi C) dan kebijakan physical distancing / social distancing dengan pola bekerja dari rumah (Opsi D) yang dapat memberikan hasil penurunan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.