Masalah Aceh Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasiona

Abstract

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam masa-masa penterintahan-pemerintahan sebelumnya dirasakan kecuali kurang dapat melindungi keberadaan identitas aganza Is­lanz yang begitu kuat di propinsi Aceh juga tidak nzendorong kemajuan identitas tersebut. Pemerintah Pusat pada waktu itu juga tidak berusaha mengambil kebijakan untuk menetapkan Undang-Undang yang layak atau cara-cara lainnya agar dicapai usaha-usaha ke arah itu. Pemerintah pada waku itu juga dirasakan kurang sekali memahami harga diri dan martabat yang tinggi dari nzasyarakat Aceh atas dasar adatnya yang kuat dan kepercayaannya yang mendalam pada agama Islam) Hal itu sejalan dengan pandangan Snouck Hurgronye bahwa rakyat Aceh memang mempunyai rasa fanatisme yang tinggi di dalam keagamaan dan adat istiadatnya serta menekankan pada harkat dan kehormatannya yang mendalam