Keberpihakan Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Penduduk Miskin: Studi Kasus Anggaran Bidang Kesehatan di Kota Binjai
Harry Harry(1*)
(1) Staf Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat, Nangroe Aceh Darussalam
(*) Corresponding Author
Abstract
Although the government of Binjai City has included health as its priority, the size of expenditure budget allocation for this sector did not show the same picture. The proportion of budget allocation on basic health service is smaller for the poor. The local autonomy policy had an impact in reserving budget to expense the programs in health office. This condition created an sectoral ego of health office which cut the operational expense of puskesmas in Binjai City. Although the operational fund from puskesmas was decreasing, the fact was the contribution of puskesmas to the local revenue of the government in Binjai City was increasing. These are things to be done by the government: 1) the improvement of budget policy formulation mechanism for the poor, 2) DPRD should force bigger allocation to the service on basic health, and 3) the implementation of rule regarding the share of puskesmas in basic health service with local income
Meskipun Pemerintah Kota Binjai telah memasukkan kesehatan sebagai salah satu prioritasnya, besarnya alokasi anggaran untuk sektor ini tidak menunjukkan hal yang sama. Tampak bahwa proporsi anggaran sektor ini untuk penduduk miskin masih sangat kecil. Adanya kebijakan otonomi daerah menyebabkan pembagian anggaran dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan. Namun kondisi ini justru menimbulkan ego sektoral pada Dinas Kesehatan yang memotong dana operasional puskesmas di Kota Binjai. Walaupun dana operasional puskesmas mengalami penurunan, pada kenyataannya kontribusi puskesmas terhadap pendapatan daerah di Kota Binjai meningkat. Berikut ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai. 1) memperbaiki mekanisme formulasi kebijakan anggaran untuk penduduk miskin, 2) DPRD sebaiknya mendorong anggaran yang lebih besar dialokasikan pada pelayanan kesehatan dasar, dan 3) menerapkan peraturan terkait dengan kebijakan anggaran daerah terhadap puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Latief, M. Syahbudin dan P., Evita Hanie. 2004. “Pemerintah Kabupaten/Kota yang Berpihak pada Penduduk Miskin: Upaya Awal Penyusunan Indikator”. Dalam Faturochman, dkk. (eds.). Dinamika Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta: PSKK UGM, halaman 289-321.
Kompas. 2008. “Hanya 5 Persen Perda yang Perhatikan Rakyat Miskin.” 11 Januari. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Subarsono,AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharto, Edi. 2007. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Sutoro, Eko. 2006. “Mengkaji Ulang Good Governance”, Jurnal Ilmu Sosial Alternatif.
Thomas, Vinod, dkk. 2001. The Quality of Growth (Kualitas Pertumbuhan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Pedoman Penelitian Survei Governance dan Desentralisasi. 2002. Yogyakarta: Kerja sama dengan PSKK UGM-PEG USAIDUNDP-World Bank.
Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik: “Proses dan Analisis”. Jakarta: Intermedei.
DOI: https://doi.org/10.22146/jp.12132
Article Metrics
Abstract views : 6315 | views : 5714Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Jurnal Populasi
Copyright of Jurnal Populasi ISSN 0853-6202 (PRINT), ISSN: 2476-941X (ONLINE).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.