KEDUDUKAN PRINSIP PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM MELINDUNGI KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN BERUPA BANGUNAN

Abstract

Prinsip pemisahan horizontal yang terdapat di dalam hukum pertanahan nasional menimbulkan suatu permasalahan, terutama dalam kaitannya terhadap aturan dalam penjamin untuk mengajukan suatu kredit. Berlakunya prinsip pemisahan yang mengakibatkan perbedaan antara tanah dan kepemilikian bangunan di atasnya. Keadaan ini bisa memperumit situasi penegakan hukum bagi kreditur jika debitur wanprestasi, Dalam penelitian ini, penulis berencana untuk mengkaji dan menganalisis sebagai lebih dalam mengenai bentuk hak milik terhadap suatu bangunan yang kepemilikan tanahnya berbeda berdasarkan prinsip pemisahan horizontal dan menelaah bagaimana perlindungan terhadap kreditor dengan objek jaminannya yaitu suatu bangunan tanpa ada kepemilikan tanah menyertainya, cara yang penulis gunakan dalam menyusun tulisan ini adalah melakukan studi kaidah normatif, yang mana melakukan observasi  dengan mandalami objek kepustakaan dan objek hukum sekunder, dan mendalami problem dari pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terkonsep. Dari observasi tersebut  penulis mengetahui penerapan prinsip pemisahan horizontal memisahkan kepemilikan tanah dan kepemilikan properti yang berada pada tanah tesebut, bangunan-bangunan itu mempunyai kedudukan tersendiri yang dapat diketahui dari adanya certificate tanah dan certificate  bangunan. Dimana kreditor yang dijamin dalam bentuk bangunan di mana dipisahkan dari tanah oleh pemilik tanah yang menyatakan bahwa pihak pemilik tanah tidak menjadikan objek tersebut menjadi penjamin bagi suatu kredit lain.