Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Pejabat Negara untuk menyelamatkan Kepentingan Masyarakat dalam Perspektif Teori Utilitarialisme

Abstract

Pada tahun 1992 lalu, Indonesia pernah mengalami kasus korupsi yang unik. Kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh Moch Otjo Danaatmaja selaku Kepala Pemangkuan Hutan Kabupaten Garut. Otjo menerima dana anggaran untuk melakukan reboisasi pada tahun anggaran 1970-1971 senilai Rp.4.906.820,00, dan Rp. 5.766.000,00. Total uang  yang ia terima adalah Rp. 10.672.900. Uang tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan reboisasi hutan atau peremajaan hutan senilai Rp.9.486.875,00. Maka anggaran utuh tersebut tersisa senilai Rp. 1.186.025. Otjo  yang selanjutnya disebut terdakwa, digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan lainnya, diantaranya membeli tanah untuk gudang penimbunan kayu dan untuk kesejahteraan pegawai lainnya. Pada pengadilan tingkat banding Otjo diputus tidak bersalah.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengulas prinsip utilitarian pada tindak pidana korupsi seperti pada contoh kasus tersebut. Penelitian menggunakan metode normatif, dengan mengkaji teori dan menganalisa putusan hakim. Penelitian ini menggunakan pandangan John Stuart Mill dan Jeremy Bentham. Berdasarkan dengan penjelasan di atas tindak pidana korupsi  yang dilakukan oleh pejabat negara oleh Otjo untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat merupakan wujud dari penerapan teori utilitarian. Terlepas dari cara menyelamatkan kepentingan  yang kurang tepat perbuatan yang dilakukan oleh Moch Otjo merupakan perbuatan yang mengedepankan kepentingan masyarakatnya, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri.

Kata kunci: Teori Hukum; Utilitarialisme; Tindak Pidana Korupsi