Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di Indonesia

Siti Utami Dewi Ningrum

doi:10.22146/lembaran-sejarah.86451

Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di Indonesia

https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.86451

Siti Utami Dewi Ningrum^(1*)

(1) Universitas Terbuka
(*) Corresponding Author

Abstract

This research explores the basis of policies to increase teacher competency in Indonesia during the New Order era. The research uses historical and bibliographical methods to explore official documents, mainly the statutory regulations and interviews with several teachers affected by the New Order government policies. This research found that the New Order government’s policy of increasing teacher competency could not be separated from the social, economic and political conditions at that time. Teachers, an essential element of education, are the object of policies to increase their competence. This research also shows that the New Order Government created legislative products as the basis for various strategic policies implemented for teachers in Indonesia to increase their competence.

Keywords

education policy; teacher; teacher competence; history of education; New Order; guru; kebijakan pendidikan; kompetensi guru; Orde Baru; sejarah pendidikan

Full Text:

PDF

References

Buku

Anwar Yasin (1997). Perubahan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan. Jakarta: Balai Pustaka.

Dedi Supriadi (ed) (2003). Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangannya. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

E. Mulyasa (2009). Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.

Effendi Wahyono & Setijadi (eds) (2002). Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Jakarta: Universitas Terbuka.

Effendi Wahyono, dkk (2005). 20 Tahun Universitas Terbuka Dulu, Kini dan Esok. Jakarta: Universitas Terbuka.

Emil Salim (2000). Kembali ke Jalan Lurus: Esai-esai 1966-99. Jakarta: Pustaka AlvaBet.

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hanazaki, Yasuo (1998). Pers Terjebak. Jakarta : Institut Arus Informasi.

Kuntowijoyo (2018). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ricklefs, M.C (2007). Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004. Serambi: Jakarta.

Ricklefs, M.C (2008). Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008. Serambi: Jakarta.

Rina Febriana (2019). Kompetensi Guru. Jakarta: Bumi Aksara.

Artikel Jurnal

Ade Reza Hariyadi (2021). “Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia”, Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP) 2, 2: 259-276.

Agus Sudibyo (1998). “De-Soekarnoisasi Dalam Wacana Resmi Orde Baru: Kilas-Balik Praktek-Praktek Rekayasa Kebenaran dan Wacana Sejarah Oleh Rejim Orde Baru”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 2, 1: 1-25.

Agus Suwignyo (2021). “School Teachers and Soft Decolonisation in Dutch–Indonesian Relations, 1945–1949”, Itinerario - European Journal of Overseas History 46, 1: 1-22.

As’ad Muzammil (2016). “Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama Sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis)”, POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam 2, 2: 183-198.

Alin Halimatussadiah & Budy P. Resosudarno (2004). “Tingkat Ekstraksi Optimal Minyak Bumi Indonesia: Aplikasi Model Optimasi Dinamik”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 5, 1: 11-34.

Imam Subkhan (2014). “GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 5, 2: 131-143.

Mariana Ulfah Hoesny & Rita Darmayanti (2021). “Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka”, Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 11, 2: 123-132.

Safei dan Hudaidah (2020). “Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)”, Jurnal Humanitas 7, 1: 1-13.

Titik Suharti (1999). “Strict Liability, Vicarious Liability, dan Kejahatan Ekonomi”, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 4, 3: 31-36.

Umasih (2014). “Ketika Kebijakan Orde Lama Memasuki Domain Pendidikan: Penyiapan dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Indonesia”, Paramita 24, 1: 104-113.

Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian

Agus Suwignyo (2012). “The Breach in the Dike: Regime Change and the Standardization of Public Primary- School Teacher Training in Indonesia, 1893-1969”. Disertasi. Leiden University.

Biro Pusat Statistik (1985). Statistik Indonesia 1985. Jakarta: Biro Pusat Statistik.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1976). Ketentuan Pokok-pokok dan Garis-garis Besar Program Pengajaran. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1983). Laporan Tahap I: Hasil Evaluasi Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru Tahun 1976. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984). Kurikulum 1984 SGPD (Sekolah Guru Pendidikan Dasar). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984). Kurikulum 1984 Mengenai Pedoman Penataran. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1986). Kumpulan Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru (SPG) 1986: Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Mengenai Berbagai Bidang Pengajaran. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Harif Nurwahyu Ramaditya (2020). “Kompetensi Profesional Guru dalam Dinamika Politik 1962-1974”. Skripsi S1 Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Yeni Arista Oktaviani (2015). “Kebijakan Pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Implementasinya di Yogyakarta Tahun 1967-1990”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
Makalah dalam Konferensi dan Loka Karya

Wahyu Budi Nugroho (2017). “Konstelasi Ekonomi, Sosial dan Politik di Era Orde Baru”. Makalah disampaikan dalam peringatan “19 Tahun Reformasi” yang diselenggarakan oleh BEM-PM Universitas Udayana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 27-28 Mei 2017

Wawancara

Dieka Wahyudha Mardheni (2022). “Pengalaman Heni Suprapti, Sumardi, dan Sumarni sebagai Guru di Jepara”. Wawancara: 12 Oktober 2022, Jepara.

Internet
https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html diakses pada 4 November 2022 pukul 12.47 WIB.

Peraturan dan Undang-undang

Garis-garis Besar Haluan Negara, 1973

Keputusan Menteri nomor 0461/U/1983

Presidium Kabinet No 15/EK/IN/1967

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0294/U/194

Tap MPR No. II/MPR/ 1978

Tap MPR No. II/MPR/1988

Tap MPR No. II/MPR/1993

Tap MPR No. II/MPR/1998

Tap MPR No. IV/ MPR/1983

Tap MPR No. IV/MPR/1973

Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968