Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di Indonesia
Siti Utami Dewi Ningrum(1*)
(1) Universitas Terbuka
(*) Corresponding Author
Abstract
This research explores the basis of policies to increase teacher competency in Indonesia during the New Order era. The research uses historical and bibliographical methods to explore official documents, mainly the statutory regulations and interviews with several teachers affected by the New Order government policies. This research found that the New Order government’s policy of increasing teacher competency could not be separated from the social, economic and political conditions at that time. Teachers, an essential element of education, are the object of policies to increase their competence. This research also shows that the New Order Government created legislative products as the basis for various strategic policies implemented for teachers in Indonesia to increase their competence.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Anwar Yasin (1997). Perubahan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan. Jakarta: Balai Pustaka.
Dedi Supriadi (ed) (2003). Guru di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan, dan Perjuangannya. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
E. Mulyasa (2009). Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
Effendi Wahyono & Setijadi (eds) (2002). Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Jakarta: Universitas Terbuka.
Effendi Wahyono, dkk (2005). 20 Tahun Universitas Terbuka Dulu, Kini dan Esok. Jakarta: Universitas Terbuka.
Emil Salim (2000). Kembali ke Jalan Lurus: Esai-esai 1966-99. Jakarta: Pustaka AlvaBet.
H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2008). Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hanazaki, Yasuo (1998). Pers Terjebak. Jakarta : Institut Arus Informasi.
Kuntowijoyo (2018). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Ricklefs, M.C (2007). Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004. Serambi: Jakarta.
Ricklefs, M.C (2008). Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008. Serambi: Jakarta.
Rina Febriana (2019). Kompetensi Guru. Jakarta: Bumi Aksara.
Artikel Jurnal
Ade Reza Hariyadi (2021). “Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia”, Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (JDKP) 2, 2: 259-276.
Agus Sudibyo (1998). “De-Soekarnoisasi Dalam Wacana Resmi Orde Baru: Kilas-Balik Praktek-Praktek Rekayasa Kebenaran dan Wacana Sejarah Oleh Rejim Orde Baru”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik 2, 1: 1-25.
Agus Suwignyo (2021). “School Teachers and Soft Decolonisation in Dutch–Indonesian Relations, 1945–1949”, Itinerario - European Journal of Overseas History 46, 1: 1-22.
As’ad Muzammil (2016). “Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan dari Orde Lama Sampai Orde Baru (Suatu Tinjauan Historis)”, POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam 2, 2: 183-198.
Alin Halimatussadiah & Budy P. Resosudarno (2004). “Tingkat Ekstraksi Optimal Minyak Bumi Indonesia: Aplikasi Model Optimasi Dinamik”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 5, 1: 11-34.
Imam Subkhan (2014). “GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 5, 2: 131-143.
Mariana Ulfah Hoesny & Rita Darmayanti (2021). “Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka”, Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 11, 2: 123-132.
Safei dan Hudaidah (2020). “Sistem Pendidikan Umum Pada Masa Orde Baru (1968-1998)”, Jurnal Humanitas 7, 1: 1-13.
Titik Suharti (1999). “Strict Liability, Vicarious Liability, dan Kejahatan Ekonomi”, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 4, 3: 31-36.
Umasih (2014). “Ketika Kebijakan Orde Lama Memasuki Domain Pendidikan: Penyiapan dan Kinerja Guru Sekolah Dasar di Indonesia”, Paramita 24, 1: 104-113.
Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian
Agus Suwignyo (2012). “The Breach in the Dike: Regime Change and the Standardization of Public Primary- School Teacher Training in Indonesia, 1893-1969”. Disertasi. Leiden University.
Biro Pusat Statistik (1985). Statistik Indonesia 1985. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1976). Ketentuan Pokok-pokok dan Garis-garis Besar Program Pengajaran. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1983). Laporan Tahap I: Hasil Evaluasi Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru Tahun 1976. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984). Kurikulum 1984 SGPD (Sekolah Guru Pendidikan Dasar). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984). Kurikulum 1984 Mengenai Pedoman Penataran. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1986). Kumpulan Kurikulum Sekolah Pendidikan Guru (SPG) 1986: Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Mengenai Berbagai Bidang Pengajaran. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Harif Nurwahyu Ramaditya (2020). “Kompetensi Profesional Guru dalam Dinamika Politik 1962-1974”. Skripsi S1 Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
Yeni Arista Oktaviani (2015). “Kebijakan Pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Implementasinya di Yogyakarta Tahun 1967-1990”. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.
Makalah dalam Konferensi dan Loka Karya
Wahyu Budi Nugroho (2017). “Konstelasi Ekonomi, Sosial dan Politik di Era Orde Baru”. Makalah disampaikan dalam peringatan “19 Tahun Reformasi” yang diselenggarakan oleh BEM-PM Universitas Udayana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 27-28 Mei 2017
Wawancara
Dieka Wahyudha Mardheni (2022). “Pengalaman Heni Suprapti, Sumardi, dan Sumarni sebagai Guru di Jepara”. Wawancara: 12 Oktober 2022, Jepara.
Internet
https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html diakses pada 4 November 2022 pukul 12.47 WIB.
Peraturan dan Undang-undang
Garis-garis Besar Haluan Negara, 1973
Keputusan Menteri nomor 0461/U/1983
Presidium Kabinet No 15/EK/IN/1967
SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0294/U/194
Tap MPR No. II/MPR/ 1978
Tap MPR No. II/MPR/1988
Tap MPR No. II/MPR/1993
Tap MPR No. II/MPR/1998
Tap MPR No. IV/ MPR/1983
Tap MPR No. IV/MPR/1973
Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968
TAP MPRS No XXVII/MPRS/1966
Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966
Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
DOI: https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.86451
Article Metrics
Abstract views : 1403 | views : 1164Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Lembaran Sejarah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.