Sejarah Hukum Maritim Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam Hukum Indonesia Kini
Sartika Intaning Pradhani(1*)
(1) 
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
C. Dewi Wulansari (2012). Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Cetakan Ke-II, Bandung: Refika Aditama.
Cahyo Gumilang, dkk (Peny.) (2013). Pancasila Dasar Negara Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
D. Negarayati Siregar (Peny.) (2001). Ketahanan Nasional Indonesia Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Daud Djubedi (2014). Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Genta Press.
Djoko Suryo dan Darmanto (Peny.) (2014). Peran DIY Dalam NKRI yang Berbudaya Maritim- Agraris-Niaga (MAN), Yogyakarta: Dewan Riset Daerah.
Hilman Hadikusuma (1978). Sejarah Hukum Adat Indonesia, Bandung: Alumni.
Irawan Djoko Nugroho (2011). Majapahit Peradaban Maritim Ketika Nusantara Menjadi Pengendali Pelabuhan Dunia, Jakarta: Yayasan Suluh Nuswantara Bakti.
Irwan Djoko Nugroho (2010). Meluruskan Sejarah Majapahit. Yogyakarta: Ragam Media. Jakarta: Balai Pustaka.
Kaelan (2013). Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya, Yogyakarta: Paradigma.
Marwati Djoened Poesponegoro dan Marwati Djoened (1984). Sejarah Nasional Indonesia,
Megandaru W. Kawuryan (2006). Tata Pemerintahan Negara Kertagama Keraton Majapahit, Jakarta: Panji Pustaka.
Miriam Budiarjo (1981). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
O.W. Wolters (1970). The Fall of Srivijaya Malay History. London: Oxford University Press.
Peter Mahmud Marzuki (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media.
R. Soekmono (2002). Pengantar Sejarah Kebudayan Indonesia, Yogyakarta: Kanisius.
Slamet Mulyana (1979). Negarakertagama dan Tafsir Sejarahnya, Jakarta: Bhratara Karya Aksara
Soeroso M.P. Achadiati S. (1988). Sejarah Peradaban Manusia: Zaman Majapahit, Jakarta: PT Gita Karya.
Warsito Sastroprajitno (1958). Rekonstruksi Sedjarah Indonesia, Zaman Hindu, Yavadvipa, Srivijaya, Sailendara. Yogyakarta: PT Pertjetakan Republik Indonesia.
Zainuddin Ali (2014). Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-V, Jakarta: Sinar Grafika.
Laporan Penelitian
Safri Burhanuddin, dkk. (2003). Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam Proses Integrasi Bangsa (Sejak Jaman Prasejarah Hingga Abad XVII)”, (Laporan Penelitian, Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara Lembaga Penelitan Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Non Hayati Badan Riset Kelautan Perikanan (BRKP) Departemen Kelautan dan Perikanan, Semarang).
Makalah
Widodo Putro (2017). ‘Peta Mazhab Hukum dan Metode Penelitiannya. Makalah. Disampaikan pada Workshop Legal Research for Intermediate di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2-3 Oktober 2017.
Casparis, J.G. de Some Notes (1990). ‘Relation between Central and Local Government in Ancient Java’. Makalah, dalam David G. Marr and A.C. Miller (Peny.). Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries, Singapore: Chong Moh Offset Printing Private Limited, hlm. 51-52.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1960).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 147).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 148).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
Internet
http://www.kompasiana.com/rokhmin/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia_54f97e43a3331178178b4f62 (diakses 10-03-2016).
http://jurnalmaritim.com/2014/11/strategi-maritim-untuk-pertahanan-indonesia/ (diakses 10-03-2016).
http://nasional.kompas.com/read/2014/10/09/22145401/Maksimalkan.Sisi.Maritim.Indonesia.Bisa.Lebih.Maju.dari.Majapahit.dan.Sriwijaya (diakses 11-03-2016).
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/637865-kerajaan-majapahit-dijaga-lima-gugus-kapal-perang (diakses 02-09-2016).
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/637865-kerajaan-majapahit-dijaga-lima-gugus-kapal-perang (diakses 02-09- 2016).
http://forum.viva.co.id/indeks/threads/lomba-thread-puluhan-juta-rupiah.2226108/s://tni-au.mil.id/pustaka/australia-makin-gundah-dengan-modernisasi-alutsista-tni-au (diakses 02-09-2016).
DOI: https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33542
Article Metrics
Abstract views : 25060 | views : 161480Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Lembaran Sejarah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.