ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Ratih Probosiwi(1*)
(1) 
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
[ 1. ] AS, Yenny. No Year. Kelemahan Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Implikasinya dengan Terjadinya Trafficking (Kajian Socio-legal Maraknya Trafficking di Kalimantan Barat). Universitas Panca Bhakti. Pontianak.
[ 2. ] Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012. Perlindungan TKI pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan dan Purna Penempatan. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta
[ 3. ] Basri, F., 2013. TKI Penyumbang Devisa Terbesar. [Online] Available at: http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/08/26/tkipenyumbang-devisa-terbesar-587267.html [Accessed 02 May 2014].
[ 4. ] Dunn, W. N., 1998. Analisa Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
[ 5. ] Hari, P., 2012. Berbagai Pihak Mengkritik Isi RUU Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004. [Online] Available at: http://politik.kompasiana.com/2012/09/24/berbagai-pihakmengkritik-isi-ruu-revisi-uu-nomor-39-tahun-2004-495831.html [Accessed 12 May 2014].
[ 6. ] Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. Jakarta
[ 7. ] Kompas, 2013. Hukuman Mati Mengancam 265 TKI, ke Mana Pemerintah?. [Online] Available at: http://nasional.kompas.com/read/2013/10/16/1218450/Hukuman.Mati.Mengancam.265.TKI.ke.Mana.Pemerintah. [Accessed 02 May 2014].
[ 8. ] Makkiyyah, 2014. Kesesuaian Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dengan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang PPTKILN terhadap Pemenuhan Hakhak Anggota Keluarga Pekerja Migran. Universitas Brawijaya. Malang
[ 9. ] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388. Jakarta
[ 10. ] Prijono, O. S. & Pranaka, A., 1996. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Centre for Strategic and International Studies. Jakarta
[ 11. ] Setyawati, E. B. & Tangkilisan, H. N. S., 2004. Responsivitas Kebijakan Publik. Wonderful Publishing Company. Yogyakarta
[ 12. ] Sinar Harapan, 2014. Malaysia Deportasi TKI Setiap Jumlah. [Online] Available at: http://sinarharapan.co/news/read/33306/malaysia-deportasitki-setiap-jumat [Accessed 02 May 2014].
[ 13. ] Suara Pembaruan, 2012. Draft Revisi UU TKI Tidak Menjawab Persoalan Buruh
[ 14. ] Migran. [Online] Available at: http://www.suarapembaruan.com/home/draf-revisi-uu-tki-tidak-menjawabpersoalan-buruh-migran/23429 [Accessed 12 May 2014].
[ 15. ] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004. Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.22146/kawistara.7597
Article Metrics
Abstract views : 12389 | views : 12402Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 Jurnal Kawistara
Jurnal Kawistara is published by the Graduate School, Universitas Gadjah Mada.