Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Abstract

ABSTRACK

Accessibility is still a problem in the implementation of the 2014 elections. Inequality to elections accessibility for persons with disabilities will certainly lead to a perception of their own against the elections. This research is qualitative descriptive study using interviews and observation methods. Making the subject of research conducted by purposive sampling in accordance with the desired criteria researchers. Students with disabilities badly assess implementation legislation has many set of accessibility. The regulatory footing is not able to be implemented properly by the elections organizers to design the elections accessible for persons with disabilities. It should be consideration is the attitude of political student disability has been good enough. When the accessibility policies remain ignored and not a concern of government, eventually the role of political student disability could be vulnerable as intangible attitude lose confidence (public trust) against the government. The implications of this affecting very fragile political resilience, because without public trust and important key in building the democratic will not materialize.

ABSTRAK

Aksesibilitas masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Ketimpangan terhadap aksesibilitas Pemilu bagi para penyandang disabilitas tentunya akan menimbulkan sebuah persepsi tersendiri mereka terhadap pelaksanaan Pemilu. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Pengambilan subyek penelitian dilakukan secara purposive sampling sesuai dengan kriteria yang diinginkan peneliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas masih menilai buruk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur aksesibilitas. Pijakan regulasi tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu untuk mendesain Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal yang patut diperhatikan adalah sikap politik mahasiswa penyandang disabilitas telah cukup baik. Ketika kebijakan aksesibilitas tetap diabaikan dan tidak menjadi perhatian pemerintah, maka pada akhirnya peran politik mahasiswa penyandang disabilitas bisa menjadi rentan karena berwujud sikap kehilangan kepercayaan (public trust) terhadap pemerintah. Implikasi terhadap hal ini sangat rentan mempengaruhi Ketahanan Politik, karena tanpa kepercayaan publik maka kunci penting dalam membangun masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud