Kebijakan Insentif Dokter Umum dan Dokter Gigi berdasarkan Beban Kerja di Kabupaten Alor Tahun 2011: Time dan Motion Study

Abstract

Background: The scarcity problem of general physicians and dentist in Alor District treated by the government by providing Rp. 6.500.000,- monthly payment for the general physicians and the dentists. The payments policy is given conservative (incrementally) and politically aimed at motivating the medical staffs to become civil servants. Objective: To analyze the providing of payment to the general physicians and dentists based on their workload in Alor District 2011 Methods: This research is qualitative research using single spike case study design to find out the policy of providing payment to general physicians and dentists based on their workload in Alor District 2011. The samples of this research are comprised of 11 people observed for their workload and 4 non medical staffs interviewed regarding their perception of the payment policy. Result: The result of workload observation using time and motion study showed that the time for indirect services was higher than the direct service one. The physicians seemed to less attentive to the preventive care services rather they spent more time to non productive activities. Other medical staffs felt that the payment policy was unfair. The general physicians and dentists should get around Rp. 2.660.000,- to Rp. 4.334.000,- per month considering their current workload. Conclusion: The general physicians and dentists in Alor District haven’t been working optimally. The curative activities are the most frequent duty performed. Most of the physicians’ working time spent for indirect services or integrative tasks accomplishment. During working hours, the proportion of non productive activities is higher than the productive ones. The payment policy to the general physicians and dentists in Alor District has been unfair compared to the other health professions. The payment received by the general physicians and dentists currently is higher than their workload.

Latar Belakang: Kelangkaan tenaga dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Alor disiasati Pemerintah Kabupaten Alor dengan membuat solusi operasional inovatif dengan memberikan insentif bagi dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp. 6.500.000,- per bulan. Kebijakan pemberian insentif tersebut dilakukan secara konservatif (incrementalis) dan bersifat politis yang bertujuan untuk memotivasi tenaga medis agar tertarik menjadi PNS. Tujuan: Untuk menganalisa kebijakan insentif dokter umum dan dokter gigi berdasarkan beban kerja di Kabupaten Alor tahun 2011. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus deskriptif dengan desain kasus tunggal terpancang/terjalin, untuk mengetahui kebijakan insentif dokter umum dan dokter gigi berdasarkan beban kerja di Kabupaten Alor tahun 2011. Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi kelompok medis berjumlah 11 orang yang diobservasi beban kerja dan kelompok non medis berjumlah 4 orang yang diwawancarai terkait persepsi tentang kebijakan insentif. Hasil: Hasil pengukuran beban kerja dengan metode time and motion study menunjukan bahwa waktu untuk kegiatan pelayanan tidak langsung lebih besar dari pelayanan langsung, dokter kurang memperhatikan upaya pelayanan kesehatan preventif dan promotif, sebagian besar waktu kerja dokter digunakan untuk kegiatan non produktif. Tenaga kesehatan lain mengeluhkan ketidakadilan dalam kebijakan insentif. Insentif yang layak diterima saat ini oleh dokter umum dan dokter gigi di RSUD Kalabahi dan di Puskesmas Kabupaten Alor berdasarkan beban kerja adalah berkisar antara Rp. 2.660.000,- sampai dengan Rp. 4.334.000,- per bulan. Kesimpulan: Dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Alor belum memanfaatkan waktu kerja secara optimal, upaya kuratif merupakan jenis aktivitas yang paling banyak dilakukan. Sebagian besar waktu kerja dokter digunakan untuk kegiatan pelayanan tidak langsung atau penyelesaian tugas integratif. Selama jam kerja, proporsi waktu kegiatan non produktif lebih besar dari pada kegiatan produktif. Kebijakan pemberian insentif bagi dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Alor belum memenuhi rasa keadilan profesi kesehatan lain. Insentif yang
diterima oleh dokter umum dan dokter gigi saat ini lebih besar dari beban kerja.