Editorial

Abstract

Kita telah sering mendengar pentingnya bukti dalam penyusunan kebijakan. Kita telah sering pula mendengar pentingnya perumusan masalah yang tepat untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah. Begitu pula, banyak telah ditulis mengenai pentingnya melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan. Namun belum banyak yang menulis mengenai bagaimana suatu kebijakan pada akhirnya dilaksanakan. Apakah kebijakan dapat dilaksanakan tepat sesuai arahan yang diberikan di dalam kebijakan tersebut? Jika ya, apa saja hal-hal yang mempermudah pelaksanaan kebijakan tersebut? Jika tidak, mengapa kebijakan tidak dapat dilaksanakan? Apakah karena ada kebijakan lain yang bertentangan dengan itu? Atau adakah kebijakan lain yang tidak memungkinkan atau menghalangi implementasinya? Apakah faktor manusia (perilaku, motivasi, tidak adanya insentif atau pun tidak adanya pengawasan) yang menghalangi? Ataukah sistemnya tidak siap untuk melaksanakan suatu kebijakan? Adakah variasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? Dalam hal apa variasinya? Apa hal-hal yang memungkinkan terjadinya variasi tersebut?
Berbeda dengan tulisan yang mengevaluasi suatu kebijakan, tulisan mengenai bagaimana kebijakan dilaksanakan menjelaskan konteks dan pengaturan institusional di mana kebijakan tersebut dijalankan, dan menjelaskan tentang berbagai faktor internal dan eksternal yang memainkan peran terhadap bagaimana caranya kebijakan tersebut dilaksanakan. Penjelasan-penjelasan inilah yang nantinya akan membantu memberi pemahaman mengenai faktor-faktor kunci dan pendukung yang menentukan keberhasilan (atau kegagalan) pelaksanaan kebijakan. Hal ini penting sebagai sumber belajar bagi daerah lain yang hendak melaksanakan kebijakan yang serupa.
Beberapa artikel yang dapat dibaca kali ini masih terkait beberapa kajian mengenai JKN dan implementasinya dalam berbagai bidang misalnya pelayanan pasien stroke, pelayanan KIA, rujukan berjenjang, dan tentang kepersertaannya. Selain itu ada pula artikel lain seperti bagaimana RS menjalankan fungsi ekonomi selain fungsi sosialnya, dan mengenai partisipasi dalam penyusunan Perda mengenai gizi.
Artikel-artikel ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan prinsip-prinsip, regulasi dan juga supervisi pelaksanaan agar implementasi di lapangan terhadap berbagai kebijakan dapat berjalan sesuai dengan upaya pemenuhan tujuan dari kebijakan. Selain itu, penting pula untuk memperhatikan faktor konteks dari penerapan kebijakan dan juga hal-hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya pada saat perumusan kebijakan. Semoga para pembaca mendapat manfaat dan inspirasi dari edisi kali ini.
Akhir kata, tim redaksi Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan bathin.

Shita Dewi