Civil Society Democratic Governance: The Case of Indonesia
Arief Budiman(1*)
(1) 
(*) Corresponding Author
Abstract
Perdebatan mengenai hubungan antara negara (state) dan masyarakat madani (civil society) sejauh ini masih terpengaruh oleh argumentasi Hegel, bahwa isu pentingnya terletak pada bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan mencapai keadilan sosial bagi rakyat dan sebuah negara oligarki di mana pemerintah dan partai-partai politik mernelihara status quo untuk melindungi kepentingan bersama mereka. Meskipun pemerintahan Megawai telah berhasil mendinginkatt kehidupan politik di Indonesia tetapi mengingat masih buruknya kualitas partai politik serta visi politik Megawati yang letnah. pemerintahan ini belum mampu memberi lccus yang terbaik bagi rakyat negeri ini.
Keywords
politik pasca-Suharto; masyarakat madani; pemerintahan yang demokratis
Full Text:
PDFDOI: https://doi.org/10.22146/jkap.8440
Article Metrics
Abstract views : 3057 | views : 1810Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015 JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.