Gerakan 1-1-1 dalam upaya peningkatan cakupan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Brangbiji Sumbawa

Abstract

Tujuan: Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) mempunyai keunggulan keberhasilan dalam mengatur / membatasi kelahiran yang lebih baik dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya. Meskipun demikian.di Indonesia, pemakaian MKJP tidak terlalu signifikan peningkatannya  setiap tahunnya. Data SDKI tahun 2017 menunjukan peningkatan cakupan MKJP hanya 2,8% dalam 5 tahun terakhir. Capaian MKJP Puskesmas  Brangbiji sebagai salah satu UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa masih dibawah target 60%. Penyebab rendahnya cakupan kontrasepsi jangka panjang seperti IUD,Implant,MOW,MOP diantaranya karena kurangnya pengetahuan masyarakat,biaya yang relatif mahal, keterbatasan akses layanan dan dukungan suami sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya-upaya strategis gerakan 1-1-1 dalam mengatasi rendahnya cakupan MKJP.

Metode: Pengumpulan data melalui evaluasi  dampak dari program integrasi Gerakan 1-1-1 (1 bidan/kader 1 akseptor MKJP setiap 1 bulan) melalui kegiatan integrasi dan pemberdayaan perempuan. Keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan cakupan MKJP setiap bulan dan tercapainya target MKJP Kabupaten, terbentuknya KKB Rajang Basa (Kelompok KB Kontrasepsi Jangka Panjang Pilihan Bersama) dan Bank Sampah

Hasil: Sebelum program gerakan 1-1-1 dilaksanakan, capaian MKJP Puskesmas Brangbiji masih dibawah target kabupaten. Evaluasi terhadap kegiatan dilakukan setiap bulan dan mengalami peningkatan cakupan. sehingga  pada akhir tahun 2018 cakupan MKJP wilayah kerja Puskesmas Brangbiji Sumbawa sebesar 61.70 %

Simpulan: Gerakan 1-1-1 oleh tenaga/kader kesehatan mampu meningkatkan cakupan MKJP diwilayah kerja Puskesmas Brangbiji Sumbawa. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa  membuat regulasi yang mendukung implementasi Gerakan 1-1-1 sebagai program wajib  Puskesmas (1), Menempatkan bidan desa sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak  disetiap desa/wilayah (2), Alokasi dana desa untuk untuk bidan desa  (3), Adanya regulasi pemerintah daerah tentang Bank Sampah Desa (1 desa 1 Bank Sampah)(4), Publikasi komitmen pemerintah daerah, ketua tim penggerak PKK, organisasi profesi (IBI,IDI) dan Kepala Puskesmas melalui pemasangan baliho (5), Penghargaan    bagi Puskesmas dengan cakupan MKJP>60% (6).