Cegah politisasi fogging dalam penanggulangan DBD! (Policy Brief)

Abstract

Latarbelakang: Pengasapan insektisida (fogging) merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi wabah Demam Berdarah Dengue di masyarakat, namun fogging merupakan upaya penanggulangan yang hanya bersifat sementara. Fogging saat ini tidak hanya dilakukan oleh  Dinas Kesehatan saja namun juga oleh swasta, masyarakat maupun pihak tertentu misalnya partai politik. Menjelang momentum politik seperti Pilkada maupun Pemilu dan bersamaan dengan naiknya angka kasus DBD, fogging menjadi populer sebagai strategi kampanye dari para elit politik maupun partai politik. Tujuan: Kajian ini bertujuan mengungkap fenomena politisasi fogging dan dampak negatifnya serta memberikan rekomendasi kebijakan (policy brief). Metode: Kajian ini merupakan literature review dari berbagai sumber informasi dan hasil penelitian terkait fenomena politisasi fogging, dan dianalisis secara deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena tersebut. Hasil: Fogging digunakan sebagai alat kampanye untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat sehingga  menjadi program unggulan partai politik dan para calon legislatif. Para elit politik memanfaatkan pemahaman masyarakat yang keliru yang menganggap fogging adalah upaya yang ampuh memberantas DBD. Masih adanya pengawasan yang kurang dari Dinas Kesehatan terhadap pihak-pihak lain yang menyelenggarakan fogging sehingga fogging semakin merajalela. Fogging yang dilakukan dengan kepentingan politik seringkali tidak melalui penyelidikan epidemiologi dan prosedur yang seharusnya, sehingga dapat mengakibatkan dampak negatif berupa keracunan pada manusia, pencemaran lingkungan dan memicu resistensi nyamuk.  Kesimpulan dan Rekomendasi: Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang tegas untuk mengatur bahkan melarang upaya fogging yang menyalahi prosedur dan hanya digunakan sebagai alat politik. Program perlu melakukan upaya sosialisasi secara meluas ke masyarakat mengenai dampak negatif fogging dan penekanan kembali kepada upaya PSN yang berkelanjutan.