EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59122

Ferica Christinawati Putri(1*), Rusdi Akbar(2)

(1) Universitas Borneo Tarakan
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Di pihakpenyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik dalammenilai pencapaian suatu strategi untuk melayani masyarakat. Pengukuran kinerja didasarkanatas capaian indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan diharapkan berorientasi pada hasil.Penelitian ini menggunakan Performance Blueprint untuk mengevaluasi kesesuaianinformasi dari dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sebagai bagian dari sistempengukuran kinerja dan menilai orientasi indikator kinerja. Analisis dilakukan terhadap dokumendan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian informasi antaradokumen perencanaan dan pelaporan kinerja serta indikator kinerja berorientasi pada penyediaanlayanan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang berperan dalam implementasi sistem pengukurankinerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara teknis terdiri dari regulasi, kualitasSDM, dan kelengkapan dokumen. Dalam penelitian ini terbukti faktor motivasi yang terdiri dariisomorfisma mimetik, koersif, dan normatif terjadi dalam sistem pengukuran kinerja PemerintahProvinsi Kalimantan Utara.

Keywords


Abis, Abisugm, Maksi,Maksiygm, Feb, FebUgm, Sistem Pengukuran Kinerja, Isomorfisma, dan Performance Blueprint

Full Text:

PDF


References

Agia, Nur. 2015. Evaluasi Penerapan Sistem Pengukuran dan Pelaporan Kinerja (StudiKasus Pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau). Tesis. ETD Repository UGM.Akbar dan Sofyani. 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. JurnalAkuntansi dan Keuangan Indonesia.Akbar, Rusdi. 2013. Implementing Performance Measurement Systems Indonesian LocalGovernment Under Pressure. Emerald Insight.Akbar dan Primasarisanti. 2015. Factors Influecing The Success of Performance Measurement:Evidence From Local Government. Journal of Indonesian Economy and Business.Akbar dan Wijaya. 2016. Faktor Internal Pemerintan Daerah dan Implementasi SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.Creswell, John. W. 2015. Penelitian Kaulitatif & Desain Riset (Terjemahan). Edisi Ketiga.Pustaka Pelajar. Yogyakarta.DiMaggio, P.J, and W.W. Powell. 1983. The Iron Cage Revistied: Institutional andCollective Rationally in Organizational Fields. Chicago: The University ofChicago Press.Friedman, Mark. 2005. Trying Hard Is Not Good Enough : How to Produce MeasurableImprovements for Customers and Communities. FPSI. Publishing.Gudono. 2014. Teori Organisasi Edisi 3. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.Hennink, M., Hutter, L., dan Bailey, A. 2012. Qualitative Research Methods. London. SagePublications.19Longo, Paul J. 2002. “Logic Models in Evaluation Design.” Ohio Program EvaluatorGroup, Evaluation Basic Workshop, November 15&16, 2002, 2011. An Approach toperformance Measurement: Using the performance blueprint and Related Ongoingperformance Measurement & Management (OPM&M) Techniques). Lates Version.http://paullongo.org/products.html.Kusumaningrum, 2015. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Poltekkes KemenkesTernate. Tesis.Kusuma, 2016. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja pada Aparat Pengawas InspektoratKabupaten Purworejo. TesisKnowlton, L.W. & Phillips, C.C. 2013. The Logic Model Guidebook: Better Strategies forGreat Results (2nd Edition), Thousand Oaks, CA: Sage.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, 2014.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, 2015.Laporan Hasil Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ProvinsiKalimantan Utara, 2015Mardiasmo, 2003. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.Mahsun, Mohammad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama – CetakanKeempat, Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi UGM.Pilcher, R. 2011. Implementing IFRS in Local Government – Institutional Isomorphism as NPMgoes mad?.Local Government Studies, Volume 37.Republik Indonesia, Perjanjian Kinerja Provinsi Kalimantan Utara, 2014.Republik Indonesia, Perjanjian Kinerja Provinsi Kalimantan Utara, 2015.Republik Indonesia, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kemenpan & RB, 2016.Republik Indonesia, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah.Republik Indonesia, Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand DesignReformasi Birokrasi.Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah.UU No 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. 14 April.20Wijaya, A.H.C and R. Akbar, 2013. The Influence of Information, OrganizationalObjective and Targets, and External Pressure Toward The Adoption ofPerformance Measurement System in Public Sector. Journal of IndonesianEconomy and Business, 28, 62-83.Whittaker, James B., The Government Performance and Resul Act of 1993;1995, A mandate forStrategic Planning and Performance Measurement, Educational Service Institute,Airlington, Virginia, USA.Wismono, Fani. 2014. Penataan Kelembagaan Pada Daerah Otonom Baru (DOB) Sttudi Kasusdi Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Borneo Administrator, Volume 11.Yin, Robert. 2013. Studi Kasus Desain & Metode. Raja Grafindo Persada.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59122

Article Metrics

Abstract views : 1986 | views : 2792

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500