* Corresponding Author
UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MEMINIMALISASI AKTIVITAS BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS) KORPORASI DI INDONESIA
https://doi.org/10.22146/abis.v7i1.58827 Raisita Agus Wahyono(1*), Abdul Halim(2)
(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak yang diharapkan dari implementasi rencana aksi 2, terutama terkait dengan upaya peningkatan efektivitas administrasi perpajakan dalam meminimalisasi aktivitas BEPS korporasi di Indonesia, serta meneliti faktor-faktor pendukung dan penghalang implementasi rencana aksi 2. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan kualitatif dipergunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak yang dapat diharapkan dari implementasi rencana aksi 2 tentunya dapat mengatasi penghindaran pajak dengan skema hybrid mismatch arrangement dengan tersedianya dasar hukum berupa peraturan sebagai bentuk implementasi rencana aksi 2 yang akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum bagi DJP dan WP. Faktor pendukung implementasi rencana aksi 2 yang ditemukan, yaitu (1) posisi Indonesia sebagai anggota G20; (2) dukungan pimpinan DJP dan Kementerian Keuangan berupa tenaga ahli, anggaran, dan pembentukan tim; (3) momentum penyusunan rancangan undang-undang pajak penghasilan yang sedang berlangsung dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki peraturan; dan (4) struktur organisasi DJP sudah memadai. Faktor penghalang implementasi rencana aksi 2, yaitu (1) rencana aksi 2 bukan termasuk kelompok mandatori; (2) perhatian, pemahaman, dukungan wajib pajak kurang; (3) rujukan kurang karena masih sedikit negara yang mengimplementasikan; (4) belum ada amanat penyusunan peraturan di undang-undang serta kewenangan penyusunan peraturan bukan di DJP; (5) pembagian jenis KPP dipergunakan wajib pajak menghindari pengawasan sementara waktu; dan (6) pemahaman pegawai terhadap rencana aksi 2 kurang karena kurang sosialisasi.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA Arnold, B. (2008). “A Comparison of Statutory General Anti-Avoidance Rules and Judicial General Anti-Avoidance Doctrines as a Means of Controlling Tax Avoidance: Which is Better?” Dalam P. H. John Avery Jones, Comparative Perspectives on Revenue Law. Cambridge: Cambridge University Press. Diakses 18 April 2018 https://doi.org/10.1017/CBO9780511585951.003. Bank Indonesia. 2018. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia. Vol. IX. Februari 2018. Adobe PDF eBook. Black, Henry Campbell. 1979. Black’s Law Dictionary. Edisi Kelima. West Publising Company. United State of America. Adobe PDF eBook. Brauner, Yariv. 2014. BEPS: an Interim Evaluation. World Tax Journal. Chartered Accountants Australia and New Zealand. 2016. Addressing Hybrid Mismatch Arrangements. Chartered Accountants Australia and New Zealand. Adobe PDF eBook. Chen, Shuping, Xia Chen, Qiang Cheng, dan Terry Shevlin. 2010. “Are Family Firms More Tax Aggresive Than Non-family Firm?” Journal of Financial Economics 95 (2012) 41-61. Diakses pada 7 Februari 2018. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003. Crivelli, Ernesto, Ruud de Mooij, dan Michael Keen. 2015. “Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries.” IMF Working Paper. Diakses pada 10 Maret 2018. https://books.google.co.id/books?id=pIfzCQAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=crivelli%2Bmooij%2Bkeen&source=bl&ots=Tl47W4poxu&sig=fIfHOm7LbK1S5t3x2jSM6xOQL9o&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwim4vjmnObZAhUFKo8KHXguAOIQ6AEIWDAG#v=onepage&q=crivelli%2Bmooij%2Bkeen&f=false. Darussalam dan Danny Septriadi. 2017. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi. Penerbit DDTC. Adobe PDF eBook. Darussalam dan Ganda C. Tobing. 2014. Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya Terhadap Peraturan Pajak di Indonesia. Penerbit DDTC. Adobe PDF eBook. Deloitte. 2017. “BEPS Actions Implementation Matrix by Country.” Deloitte. Diakses pada 27 Maret 2018. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-beps-action-2-hybrids-implementation-matrix.pdf. Dharmapala, Dhammika. 2014. “What Do We Know about Base Erosion and Profit Shifting? A Review of The Empirical Literature.” Institutet for Fiscal Studies. Chichester : John Wiley & Sons Ltd. Diakses pada 10 Mei 2018. https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2014.12037.x. DJP. 2015. “Siaran Pers: Perangi Penghindaran Pajak Lintas Negara, Ditjen Pajak Adakan Pertemuan dengan 17 Negara Asia-Pasifik.” 11 November 2015. Adobe PDF eBook. DJP. 2017. Catatan Awal Tahun: Evaluasi Kinerja 2016 dan Strategi Perpajakan 2017. DJP. Adobe PDF eBook. Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew. 2010. “The Effect of Executive on Corporate Tax Avoidance.” The Accounting Review Vol. 85. No. 4 (2010) pp. 1163-1189. Diakses pada 7 Februari 2018. http://dx.doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163. Goutam, Swapneshwar. 2015. “Critical Account of the OECD's Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.” Madras Law Journal. Vol. 287, 2014. Diakses 19 Desember 2017. https://ssrn.com/abstract=2544466. Graham, John R., Jana S. Raedy, dan Douglas A. Shackelford. 2012. “Research in Accounting for Income Taxes.” Journal of Accounting and Economics 53 (2012) 412-434. Diakses pada 7 Februari 2018. http://dx.doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.11.006. Harris, Peter. 2014. “Neutralizing Effect of Hybrid Mismatch Arrangement.” Paper on Selected Topics in Protecting the Tax Base of Developing Countries, United Nations. Diakses pada 15 Januari 2018. http://www.un.org/esa/ffd/tax/2014TBP2/. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KMK.01/2006 tentang Penelaah Keberatan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang Mengimplementasikan Organisasi Modern. Kuzniacki, Blazej, Alessandro Turina, Thomas Dubut, Addy Mazz, Natalia Quinones, Luis Eduardo Schoueri, Craig West, Pasquale Pistone, dan Frederik Zimmer. 2017. “Preventing Tax Arbitrage via Hybrid Mismatch: BEPS Action 2 and Developing Countries.” WU Internasional Taxation Research Paper Series No. 2017-03. Diakses pada 9 Februari 2018. https://ssrn.com/abstract=2941617. Meter, Donald S. Van dan Carl E. Van Horn. 1975. “The Policy Implementation Process:A Conceptual Framework.” Admiistration and Society. 6: 445. https://doi.org/10.1177/009539977500600404. Nikolakakis, Angelo, Stepane Austry, John Avery Jones, Philip Baker, Peter Blessing, Robert Danon, Shefali Goradia, Johann Hattingh, Koichi Inoue, Jurgen Luedicke, Guglielmo Maisto, Toshio Miyatake, Kees van Raad, Richard Vann, dan Bertil Wiman. 2017. “Some Reflection on The Proposed Revisions to The OECD Model and Commentaries, and on The Multilateral Instrument, With Respect to Fiscally Transparent Entities.” Sydney Law School Legal Studies Research Paper No. 17/59. Diakses pada 9 Februari 2018. https://ssrn.com/abstract=3005860. OECD. 2008. “OECD Annual Report 2008.” Paris: OECD Publishing. Adobe PDF eBook. OECD. 2013. “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.” Paris: OECD Publishing. Adobe PDF eBook. OECD. 2015a. “Explanatory Statement OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project.” Paris: OECD Publishing. Adobe PDF eBook. OECD. 2015b. “OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Action 2: Final Report.” Paris: OECD Publishing. Adobe PDF eBook. OECD. 2017a. “Explanatory Statement to The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measure to Prevent Base Erosion and Profit Shifting” Paris: OECD Publishing. Adobe PDF eBook. OECD. 2017b. “Tax Administration 2017: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies.” Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/tax_admin-2017-en. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak. Peraturan Menteri keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Perhitungannya Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak. Prebble QC, John, dan Zoe M. Prebble. 2008. “Comparing The General Anti-avoidance Rule of Income Tax Law With The Civil Law Doctrine of Abuse of Law.” Victoria University of Wellington Legal Research Papers Paper No. 133/2017. Diakses pada 9 Maret 2018 http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/legal-research-papers. Scholes, Myron S., Mark A. Wolfson, Merie Erickson, Michelle Hanlon, Edward L. Maydew, dan Terry Shevlin. 2016. Taxes and Business Strategy. Edisi Kelima. Pearson. Adobe PDF eBook. Sabatier, Paul dan Daniel Mazmanian. 1980. “The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis.” Policy Studies Journal. Volume 8, isu 4, hal. 538-560. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x. Shaviro, Daniel N. 2014. Fixing U.S. International Taxation. New York: Oxford University Press. Diakses 14 Mei 2018. https://books.google.co.id/books?id=DEGeAgAAQBAJ&pg=PA16&lpg=PA16&dq=shaviro%2Bglobal+welfare&source=bl&ots=Wo9W5iu5e4&sig=Ta4ZSUivPbQgFCSJa6iZi-rQ5Oo&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjervDQrYTbAhVJtI8KHQjMAEMQ6AEIPjAD#v=onepage&q=shaviro%2Bglobal%20welfare&f=false. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2015 tentang Kewenangan Akses Data Direktorat Jenderal Pajak. Susilo, Richard. 2017. “Indonesia Masuk Peringkat Ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3” Tribunnews, 20 November. Diakses pada 10 Mei 2018. http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia-masuk-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3. Suwardjono. 2016. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. BPFE-Yogyakarta. Thompson, A. Arthur, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble, dan A.J. Strickland III. 2016. Crafting and Executing Strategy. Edisi Keduapuluh. New York: McGraw-Hill. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. United Nations. 2011. Revision of the Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties. United Nations. Diakses 17 April 2018. http://www.un.org/esa/ffd/tax/seventhsession/CRP11_Add1_Tax%20Evasion.pdf United Nations. 2017. United Nations Handbook on Selected Issues in Protecting the Tax Base of Developing Countries. Edisi Kedua. New York: United Nations. Adobe PDF eBook. World Economic Forum. 2017. The Global Competitiveness Report 2017-2018. Geneva. Adobe PDF eBook.
DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v7i1.58827
Article Metrics
Abstract views : 2134
| 
views : 2871
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
______________________________________________________________________________________________________
2302 - 1500