RESOLUSI KONFLIK TENURIAL PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG RIMBO DONOK KABUPATEN KEPAHIYANG (The Tenurial Conflicts Resolution of Utilization of Forest Areas in Protected Forests Rimbo Donok Kepahiang District)

Gunggung Senoaji; Muhamad Fajrin Hidayat; Iskandar Iskandar

doi:10.22146/jml.29250

RESOLUSI KONFLIK TENURIAL PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG RIMBO DONOK KABUPATEN KEPAHIYANG (The Tenurial Conflicts Resolution of Utilization of Forest Areas in Protected Forests Rimbo Donok Kepahiang District)

https://doi.org/10.22146/jml.29250

Gunggung Senoaji^(1*), Muhamad Fajrin Hidayat⁽²⁾, Iskandar Iskandar⁽³⁾

(1) Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu, Jl. Raya Kandang Limun Bengkulu, 38173
(2) Jurusan Kehutanan Universitas Bengkulu, Jl. Raya Kandang Limun Bengkulu, 38173
(3) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. Raya Kandang Limun Bengkulu, 38173
(*) Corresponding Author

Abstract

ABSTRAK

Hutan Lindung Rimbo Donok memiliki luas 377,99 Ha, terletak di Kabupaten Kepahiyang Provinsi Bengkulu. Fungsi utama dari hutan lindung ini adalah sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, dan menjaga kesuburan tanah. Seharusnya, tutupan vegetasi kawasan hutan ini berupa hutan primer. Namun fakta di lapangan, seluruh kawasan hutan ini telah berubah menjadi lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat penggarap lahan di kawasan hutan lindung Rimbo Donok dan mencari alternatif resolusi konflik yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pemetaan, pengamatan lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lahan di hutan lindung Rimbo Donok seluruhnya berupa lahan pertanian, yang digarap masyarakat secara tidak sah dengan menanam kopi dan tanaman pertanian lainnya. Rata-rata luas lahan garapan untuk setiap kepala keluarga sekitar 1,33 ha. Resolusi konflik pemanfaatan hutan ini harus bisa mengakomodir fungsi sosial ekonomi dan fungsi perlindungan lingkungan. Upaya legalisasi pemanfatan hutan harus dilakukan dengan berbagai skema seperti : hutan kemasyarakatan, hutan desa, atau kemitraan. Pengolahan lahannya dapat menggunakan sistem agroforestry.

ABSTRACT

Rimbo Donok Protected Forest covers 377.99 Ha area, located in Kepahiyang District, Bengkulu Province, Indonesia. The main function of protected forest is to protect life buffer system. Therefore, the land use must be forest. In Rimbo Donok Protected Forest, there has been a change of land use from forest land to crop land. There has been tenurial conflicts in the utilization of forest area. The objective of this study was to determine the characteristics of tenants in Rimbo Donok protected forest area and choose alternatives to resolve tenurial conflicts. The data of uses were collected through mapping techniques, field observation, and interview. The results showed that land use of Rimbo Donok Protected Forest in 2016 is entirely crop land. All of this protected forest have been illegaly occupied by people. These people are planting coffe and other agricultural plants in the area. The average land area of head family is 1.33 ha. This conflict resolution of forest utilization should be able to accommodate the socio-economic function and environmental protection function. Efforts to legalize the utilization of forests should be carried out under various schemes such as: community forest, village forest, or partnership. the agroforestry system can be selected as its land management system.

Keywords

Agroforestry; Hutan Lindung; Konflik Tenurial; agroforestry; forest protected; tenurial conflicts

Full Text:

PDF

References

Adhawati, S.S., 1997. Analisis Ekonomi Pemanfaatan Lahan Pertanian Dataran Tinggi di Desa Parigi (Hulu DAS Malino) Kabupaten Goa. Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin. Makasar.

Anonimus, 1992. Manual Kehutanan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.

Anonimus, 1999. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah Rebublik Indonesia. Jakarta.

Asdak, C., 2004. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Azwar, S., 2010. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Edisi ke-2. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Bukhari dan Febryano, I.G., 2009. Desain Agroforestry pada Lahan Kritis (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar). Jurnal Perennial, 6(1):53-59.

Dassir, M., 2008. Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 3(1):1-10.

Darusman, D., 1993. Pemukiman Perambah Hutan yang Berwawasan Pembangunan Wilayah. Makalah pada Diskusi Terbatas Pemukiman Masyarakat Perambah Hutan, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, 4 Mei 1993. Jakarta.

Dwiprabowo, H., Effendi, R., Hakim, I., dan Bangsawan, I., 2011. Kontribusi Kawasan Hutan dalam Menunjang Ketahanan Pangan: Studi Kasus Provinsi jawa Barat. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 8(1):47-61.

Fuad, F., dan Maskanah, S., 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Pustaka LATIN. Bogor.

Hairiah, K., Suprayogo, D., dan Noordwijk, M.V., 2004. Ketebalan Serasah sebagai Indikator Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Sehat. Word Agroforestry Center. Bogor.

Heryatna, D., Zainal, S., Husni, H., 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Meragun Kecamatan Nangan Taman Kabupaten Sekadau. Jurnal Hutan Lestari, 4(1):58-64.

Hidayat, S., 2012. Komposisi dan Struktur Tegakan Penghasil Kayu Bahan Bangunan di Hutan Lindung Tanjung Tiga Muara Enim Sumatera Selatan. J. Manusia & Lingkungan, 22(2):194-200.

Indriyanto, 2006. Ekologi Hutan. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Kaimuddin, 2008. Analisa Perambahan Kawasan Hutanterhadap Kebocoran Karbon dan Perubahan Iklim. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 3(2):119-123.

Maring, P., 2013. Kekuasaan dan Kjonflik Sosial : Kasus Penguasaan Hutan Noge di Tanaloran Flores. Insani, 15(2):1-11.

Nair, R., 1993. An Introduction to Agroforestry. Kluver Academic Publisher-Boston in cooperative with International Centre for Research in Agroforestry.

Nazir, M., 2009. Metode Penelitian. Cetakan ke-7. Ghalia Indonesia. Bogor.

Nugraha, A., 1999. Latar Belakang Konflik Sosial di Sektor Kehutanan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Antropolog. Makalah pada Pelatihan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PMDH dan Koperasi. 28 Oktober 1999. Samarinda.

Pruitt, D.G., dan Rubin, J.Z., 2009. Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Purwanti, R., 1997. Pendapatan Petani Dataran Tinggi Sub DAS Malino Studi Kasus Kelurahan Gantarang Kabupaten Gowa. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 4(3):257-269

Rahmat, M., 2011. Peran Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 8 (2) : 110-121.

Safitri, M.A., Muhshi, M.A., Muhajir, M., Shohibuddin, M., Arizona, Y., Sirait, M., Nagara, dan Santoso, H., 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial (Edisi revisi). Epistema Institute. Jakarta:

Senoaji, G., 2009. Kontribusi Hutan Lindung terhadap Masyarakat Sekitarnya : Studi Kasus di Desa Air Lanang Bengkulu. J. Manusia & Lingkungan, 16(1):12-22.

Senoaji, G., 2011. Perilaku Masyarakat Baduy dalam Mengelola Hutan Lahan dan Lingkungan di Banten Selatan. Humaniora, 23(1):14-25.

Senoaji, G., 2012. Pengelolaan Lahan dengan Sistem Agroforestry oleh Masyarakat Baduy di Banten Selatan. Jurnal Bumi Lestari, 12(2):283-293.

Simon, H., 2001. Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) Teori dan Aplikasi Pada Hutan Jati di Jawa. Bigraf Publishing. Yogyakarta.

Simon, H., 2007. Menatap ke Depan Kehutanan Indonesia dalam Membangun KPH : Keharusan untuk Hutan Indonesia Lestari. Debut Press. Yogyakarta.

Supratman, 2007. Pengembangan Usaha Masyarakat di dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Masyarakat Desa-Desa Sekitar Areal IUPHHK di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat). Jurnal Hutan dan Masyarakat, 2(3):303-312

Supyan, 2011. Pengembangan Daerah Konservasi sebagai Tujuan Wisata. Jurnal Mitra Bahari, 5:53-69

Sylviani dan Hakim, I., 2014. Analisis Tenurial dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Studi Kasus KPH Gedong Wani Provinsi Lampung. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Hutan, 11(4):309-322.

Triwanto, J., Syarifuddin, A., Mutaqin, T., 2012. Aplikasi Agroforestry di Desa Mentaraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Dedikasi, 9(1):13-21.

Ulya, N.A., Warsito, S.P., Andayani, W., dan Gunawan, T., 2014. Nilai Ekonomi Air untuk Rumah Tangga dan Transportasi, Studi Kasus di Desa Desa Sekitar Hutan Rawa Gambut Merang Kepayang, Sumatera Selatan. J. Manusia & Lingkungan, 21(2):232-238.

Wibowo, A., 2013. Kajian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan untuk Mendukung Kebijakan Perpres No. 61 tahun 2011. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 10(3):235-254

Yusran dan Abdulah, N., 2007. Tingkat Ketergantungan Masyarakat terhadap Kawasan Hutan di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 2(1):127-135.

Zubayr, M., Darusman, D., Nugroho, B., dan Nurrohmat, D.R., 2014. Peranan dalam Pihak dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 11(3):203-213.

DOI: https://doi.org/10.22146/jml.29250