Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum
Abstract
Sejak terjadinya pandemi COVID-19, kekerasan seksual online anak di Indonesia meningkat seiring dengan meningkatnya paparan terhadap internet dan teknologi digital, sehingga berakibat buruk bagi berkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap kekerasan seksual anak serta pengaturan dan perlindungan hukum atas kekerasan seksual online anak. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis dokumen dari data sekunder, sehingga bersifat deskriptif-analitis yang menggambarkan suatu gejala sosial. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, COVID-19 berpengaruh terhadap kenaikan tingkat kekerasan seksual online terhadap anak dikarenakan tingginya paparan internet dan teknologi digital terhadap anak. Kedua, pemerintah telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child dan optional protocol terkait serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal yang perlu dikritisi antara lain peningkatan pengawasan orang tua atas aktivitas berinternet anak dan penegakkan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
===
Ever since COVID-19 hit, the rate of online sexual violence against child in Indonesia has risen tremendously along with the increasing exposure to the internet and digital technology, hence would adversely affect child development. This research aims to find the impacts of COVID-19 towards online sexual violence against child as well as regulations and legal protections of online sexual violence against child. This research is normative juridical research. This research uses secondary data. The data analysis used in this research is qualitative method by analyzing collected secondary data, therefore this research is descriptive-analytical which explains a social phenomenon. There are two conclusions in this research. First, COVID-19 impacts the rising rate of online sexual violence against child due to the high exposure of internet and digital technology usage. Second, government has ratified Convention on the Rights of the Child and its related optional protocol and Child Protection Law. There are criticized matters regarding this research, inter alia strengthening parents’ surveillance on child’s internet activities and the law enforcement on Child Protection Law.
Copyright (c) 2021 Jurnal Wanita dan Keluarga
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.