Bilah Samping Artikel

Telah diserahkan
Jan 7, 2022
Diterbitkan
Jun 14, 2022
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 1733 Download : 2156

Isi Artikel Utama

Abstrak

Penetapan deregulasi pada kebijakan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) era pemerintahan Joko Widodo (2014–2019) yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini justru memberikan kerugian bagi tenaga kerja lokal karena investasi yang didatangkan ke Indonesia turut membawa serta TKA sehingga mempersempit peluang kesempatan kerja untuk tenaga kerja lokal (TKL). Tulisan ini berupaya untuk menganalisis dampak politik dari deregulasi kebijakan TKA di Era Pemerintahan Joko Widodo terhadap TKL menggunakan teori kebijakan Theodore Lowi dan mengklasifikasikannya sebagai kebijakan regulatif. Melalui analisa kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan studi literatur ditemukan: (1) kebijakan penggunaan TKA dibuat pemerintah untuk mengatur melalui instrumen hukum, (2) konflik serta debat politik tidak mengubah koalisi sesuai keuntungan dan kerugian dalam arena kebijakan, hal ini disebabkan karena kurangnya partai yang berorientasi pada nasib buruh, (3) kebijakan ini dibuat dan diputuskan oleh pihak eksekutif, dan (4) keterlibatan Presiden dalam deregulasi kebijakan TKA sejak tahun 2015 dan kehadiran pengusaha dalam pusaran politik dapat menghambat tujuan deregulasi kebijakan karena konflik kepentingan.

Kata Kunci

tenaga kerja asing deregulasi kebijakan investasi asing peraturan ketenagakerjaan

Rincian Artikel

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Seluruh naskah yang diterbitkan oleh Jurnal PolGov berada di bawah lisensi CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License), yang memiliki ketentuan sebagai berikut: Share: menyalin dan mendistibusikan ulang naskah dalam media atau format apapun, Adapt: mencampur, mengubah, dan membuat sesuatu dari naskah dengan berbagai tujuan, termasuk komersil.

Hak cipta naskah dipegang seluruhnya oleh penulis. Lisensi yang tidak eksklusif diberikan kepada Jurnal PolGov untuk menerbitkan naskah dan menjadi penerbit asli dari naskah tersebut.

Kondisi-kondisi yang ada pada lisensi CC-BY-SA tidak mengikat penulis, sebagaimana penulis merupakan pemegang hak cipta. Namun, penulis harus mengakui hak-hak pembaca dan pihak ketiga untuk menggunakan naskah mereka selagi masih dalam ketentuan CC-BY-SA. 

References

  1. Adian, D. G. (2021). Kehadiran Tenaga Kerja Berkualifikasi Rendah di Indonesia. (F. M. Martias, Interviewer)
  2. Aziz, F. (2021). Regulasi Versus Deregulasi dalam Sistem Ekonomi Pasar. Investor.id. Doi:https://investor.id/opinion/250691/regulasi-versus-deregulasi-dalam-sistem-ekonomi-pasar.
  3. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Bahaya TKA Tanpa Syarat Bahasa. Badanbahasa.kemdikbud.go.id. Retrieved Oktober 30, 2021, from https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2618/bahaya-tka-tanpa-syarat-bahasa.
  4. Balasa, B. (1983). External Shocks and Adjustment Policies in Twelve Less Developed Countries: 1974-76 and 1979-81. Washington, D.C. : World Bank.
  5. Bappenas. (2015). Paket Kebijakan Ekonomi Jild 1. Bappenas.go.id. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/2514/5310/9589/Paket_Kebijakan_Ekonomi_Jilid_1.pdf.
  6. Bisnis. (2021). Tujuh Tahun Pemeirntahan Jokowi, Janji Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen Melesat Terus. Ekonomi.bisnis.com. Retrieved from https://ekonomi.bisnis.com/read/ 20211024/9/1457547/tujuh-tahun-pemerintahan-jokowi-janji-ekonomi-ri-tumbuh-7-persen-meleset-terus.
  7. Budiono. (1995). Hukum Perburuhan di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
  8. Caraway, T. & Ford, M. (2017). Institutions and Collective Action in Divided Labour Movements: Evidence from Indonesia. Journal of Industrial Relations, 59.
  9. Cnbcindonesia. (2020). Omnibus Law: Pekerja Asing Dipermudah Masuk RI! CNBCIndonesia.com. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20201007135355-4-192504/omnibus-law-pekerja-asing-dipermudah-masuk-ri.
  10. Cnnindonesia. (2019). Janji Surga Pertumbuhan 7 Persen ala Jokowi. CNBCIndonesia.com. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190213162821-532-369005/janji-surga-pertumbuhan-7-persen-ala-jokowi.
  11. Cnnindonesia. (2019). Perlu Cari Ilmu ke Vietnam untuk Datangkan Investasi. CNBCIndonesia.com. Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ 20190911064247-532-429332/perlu-cari-ilmu-ke-vietnam-untuk-datangkan-investasi.
  12. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2018). Perpres TKA Jadi Ancaman untuk Pekerja Lokal. Dpr.go.id. Retrieved from https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20320/t/ Perpres+TKA+Jadi+Ancaman+untuk+Pekerja+Lokal.
  13. Ekayanta, F. B. (2019). Konstruksi Diskursus Pembangunan Infrastruktur Era Pemerintahana Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014-2019). Tesis.
  14. Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. New York: CRC Press.
  15. Giddens, A. (1999). Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial. Jakarta: Gramedia.
  16. Gultom, A. I. (2017). Ideologi Neoliberalisme dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Tata Cara Penggunaan TKA di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
  17. Harseno, R. M. (2017). Kebijakan Deregulasi dan Debirokratisasi Regulasi Ekonomi Kemaritiman sebagai Katalisator Nawacita Indonesia Poros Maritim Dunia. Gema Keadilan, 4 (1), 93.
  18. Hukumonline. (2010). Catatan tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak. Hukumonline.com. Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/a/ catatan-tentang-kewajiban-penggunaan-bahasa-indonesia-dalam-kontrak-lt4b84cb 774f63b.
  19. ILO. (2020). Model Standar Kompetensi Regional. Ilo.org. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/ documents/publication/wcms_766556.pdf.
  20. jpnn.com. (2015). Ini Cara Menaker Cegah Konflik Pekerja Asing dan Lokal. Jpnn.com. Retrieved from https://www.jpnn.com/news/ini-cara-menaker-cegah-konflik-pekerja-asing-dan-lokal.
  21. Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Seputar Perpres TKA 20/2018. Kotabumi.imigrasi.go.id. Retrieved from https://kotabumi.imigrasi.go.id/ berita/seputar-perpres-tka.
  22. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2018). JK: Tenaga Kerja Asing untuk Dorong Investasi. Kemenperin.go.id. Retrieved from https://kemenperin.go.id/artikel/ 19136/JK:-Tenaga-Kerja-Asing-untuk-Dorong-Investasi.
  23. Kertasapoetra. (1994). Debirokratisasi dan Deregulasi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
  24. Khakim, A. (2009). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Aditya Bakti.
  25. Kompas. (2014). Revolusi Mental (L. H. Wiwoho, Ed.). Nasional.kompas.com. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/1603015/Revolusi.Mental?page =all.
  26. Kompas. (2020). Janji Jokowi Pertumbuhan Ekonomi Meroket 7 Persen dan Realisasinya pada 2015–2020. Money.kompas.com. Retrieved from https://money.kompas.com/ read/2020/10/20/090200126/janji-jokowi-pertumbuhan-ekonomi-meroket-7-persen-dan-realisasinya-pada-2015?page=all.
  27. Lowi, T. (1964). American Business, Public Policy, Case Studies and Political Theory. World Politics, 677-715.
  28. Lowi, T. (1972). Four Systems of Policy. Public Administration Review, 32 (4).
  29. Mallarangeng, R. (2002). Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992. Jakarta: KPG.
  30. Mas’udi, Wawan, & Cornelis Lay. (2018). Politik Kesejahteraan: Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia. Jakarta: Obor.
  31. Mediaindonesia. (2018). Tenaga Kerja Asing Sering Menggunakan Visa Kunjungan. Mediaindonesia.com. Retrieved November 4, 2021, from https://mediaindonesia.com/nusantara/158398/tenaga-kerja-asing-sering-gunakan-visa-kunjungan.
  32. Merdeka. (2018). Demo Peringati May Day, KSBSI Bandingkan Aturan TKA Era Jokowi dan SBY. Merdeka.com. Retrieved from https://www.merdeka.com/peristiwa/demo-peringati-may-day-ksbsi-bandingkan-aturan-tka-era-jokowi-dan-sby.html.
  33. Merdeka. (2018). Ombudsman Sebut Banyak Warga Negara Asing Memanfaatkan Visa Kunjungan untuk Bekerja. Merdeka.com. Retrieved November 5, 2021, from https://www.merdeka.com/uang/ombudsman-sebut-banyak-warga-negara-asing-manfaatkan-visa-kunjungan-untuk-bekerja.html.
  34. Ningrum, V. (2008). Penanaman Modal Asing dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri. Jurnal Kependudukan Indonesia, III (2).
  35. Okezone. (2016). Jokowi Ingin Tiru Deregulasi Vietnam Pancing Investasi. (H. Kusuma, Ed.) Economy.okezone.com. Retrieved Oktober 31, 2021, from https://economy.okezone.com/read/2016/05/07/20/1382420/jokowi-ingin-tiru-deregulasi-vietnam-pancing-investasi.
  36. CNBCIndonesia. (2020). Omnibus Law: Pekerja Asing Dipermudah Masuk RI! Cnbcindonesia.com. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20201007135355-4-192504/omnibus-law-pekerja-asing-dipermudah-masuk-ri.
  37. Rachbini, D. J. (1993). Politik Deregulasi dan Agenda Kebijakan Ekonomi. Jakarta: InfoBank.
  38. Republika.co.id. (2014). Wamenkeu: Kualitas Penyerapan Harus Baik. Republika.co.id. Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/02/25/ n1j19u-wamenkeu-kualitas-penyerapan-anggaran-harus-baik.
  39. Resosudarmo, B. d. (2018). Is Being Stuck with a Five Percent Growth Rate a New Normal for Indonesia? Bulletin of Indonesian Economic Studies.
  40. Rongiyati, S. (2017). Perizinan dan Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 9 (1), 2.
  41. Rubijanto, S. (2012). Intelijen Ekonomi. Jakarta: Gramedia.
  42. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015). Inilah Pokok-Pokok Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I September 2015. Jakarta: Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Setkab.go.id. Retrieved from https://setkab.go.id/inilah-pokok-pokok-paket-kebijakan-ekonomi-tahap-i-september-2015/.
  43. Sekretariat Kabinet RI. (2018). Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018: Ikhtiar untuk Meningkatkan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja. Setkab.go.id. Retrieved Oktober 30, 2021, from https://setkab.go.id/peraturan-presiden-nomor-20-tahun-2018-ikhtiar-untuk-meningkatan-investasi-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2/.
  44. Sembiring, S. (2010). Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-undang Penanaman Modal. Bandung: Nuansa Mulia.
  45. Sindonews. (2018). May Day 2018, Ini Tiga Tuntutan Utama Buruh Indonesia. metro.sindonews.com. Retrieved from https://metro.sindonews.com/berita/ 1302163/170/may-day-2018-ini-tiga-tuntutan-utama-buruh-indonesia.
  46. Suryandono, W. (2018). Tenaga Kerja Asing: Analisis Politik dan Hukum. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  47. Tempo. (2015). Kala Ada Pekerja Level Bawah, Pasti Pelanggaran. Majalah. tempo.co. Retrieved November 25, 2021, from https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/ 148896/kalau-ada-pekerja-level-bawah-pasti-pelanggaran.
  48. Tempo. (2015). Menaker: Tak Ada Serbuan Tenaga Kerja Asing. Bisnis.tempo.co. Retrieved Oktober 30, 2021, from https://bisnis.tempo.co/read/695989/menaker-tak-ada-serbuan-tenaga-kerja-asing.
  49. Tempo. (2016). WTO Puji Cara Jokowi Reformasi Ekonomi. Bisnis.tempo.co. Retrieved Oktober 30, 2021, from https://bisnis.tempo.co/read/762357/wto-puji-cara-jokowi-reformasi-ekonomi/full&view=ok.
  50. Tempo. (2018). Fahri Hamzah Ikut Teken Usulan Pansus Tenaga Kerja Asing. Nasional.tempo.co. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1084497/fahri-hamzah-ikut-teken-usulan-pansus-tenaga-kerja-asing/full&view=ok.
  51. Tempo. (2018). Moeldoko Sebut Perpres TKA Lindungi Pekerja Lokal. Nasional.tempo.co. Retrieved Oktober 30, 2021, from https://nasional.tempo.co/read/1084732/moeldoko-sebut-perpres-tenaga-kerja-asing-lindungi-pekerja-lokal.
  52. Tempo. (2018). Ombudsman Sebut Banyak Warga Negara Asing Memanfaatkan Visa Kunjungan untuk Bekerja. Merdeka.com. Retrieved November 5, 2021, from https://www.merdeka.com/uang/ombudsman-sebut-banyak-warga-negara-asing-manfaatkan-visa-kunjungan-untuk-bekerja.html.
  53. Tirto. (2018). Fraksi DPR yang Menolak & Mendukung Pansus Tenaga Kerja Asing. Tirto.id. Retrieved from https://tirto.id/fraksi-dpr-yang-menolak-mendukung-pansus-tenaga-kerja-asing-cJFW.
  54. Warburton, E. (2018). A New Developmentalism in Indonesia? Journal of Southeast Asian Economies, 355-368.
  55. Widiartono, G. (2021, October 28). Tujuan Deregulasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (F. M. Martias, Interviewer)
  56. Yustika, A. E. (2004). Reformasi Ekonomi, Konsensus Wshington, dan Rintangan Politik. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 6, 1-14.
  57. Yusuf, D. (2021, September 22). Akibat Deregulasi Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (F. M. Martias, Interviewer)