Bilah Samping Artikel

Telah diserahkan
Okt 7, 2021
Diterbitkan
Jan 7, 2022
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 390 Download : 638

Isi Artikel Utama

Abstrak

Tulisan ini berangkat dari ketertarikan untuk melihat relasi kuasa yang terjalin antara Negara dan institusi adat dalam pengembangan pariwisata budaya melayu yang ada di Kabupaten Siak. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa lembaga adat melayu kabupaten Siak tidak lagi dilibatkan dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Padahal kita ketahui bahwa Siak mengusung “Siak the Truly Malay” sehingga idealnya LAM Kabupaten Siak akan menjadi salah satu leading sector yang akan menjaga dan menuntun nilai-nilai budaya melayu dalam setiap event kepariwisataan. Sehingga menjadi penting untuk mengupas lebih jauh seperti apa relasi kuasa yang terbangun antara Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya melayu. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, sehingga data-data di lapangan akan diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Kemudian berbagai data dan infromasi tersebut dianalisis hingga diperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan relasi yang justru terjadi adalah layaknya “perang dingin”. Kedua belah pihak tidak terlibat konflik secara langsung, namun bersikap saling diam. Hal ini dikarenakan adanya relasi yang tidak seimbang. Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa ketika tidak dilibatkan dalam setiap program pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak.

Kata Kunci

relasi kuasa lembaga adat pariwisata kearifan lokal

Rincian Artikel

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Seluruh naskah yang diterbitkan oleh Jurnal PolGov berada di bawah lisensi CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License), yang memiliki ketentuan sebagai berikut: Share: menyalin dan mendistibusikan ulang naskah dalam media atau format apapun, Adapt: mencampur, mengubah, dan membuat sesuatu dari naskah dengan berbagai tujuan, termasuk komersil.

Hak cipta naskah dipegang seluruhnya oleh penulis. Lisensi yang tidak eksklusif diberikan kepada Jurnal PolGov untuk menerbitkan naskah dan menjadi penerbit asli dari naskah tersebut.

Kondisi-kondisi yang ada pada lisensi CC-BY-SA tidak mengikat penulis, sebagaimana penulis merupakan pemegang hak cipta. Namun, penulis harus mengakui hak-hak pembaca dan pihak ketiga untuk menggunakan naskah mereka selagi masih dalam ketentuan CC-BY-SA. 

References

  1. Abidin, S. Z. (2012). Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
  2. Adi, S. W., & Saputro, E. P. (2017). Potensi Daya Tarik Wisata Sejarah Budaya. Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis:Perkembangan Konsep dan Riset e-Business di Indonesia, (hal. 744-749). Surakarta.
  3. Alam, S. (2012). Analisis Kebiajakan Publik: Kebijakan Sosial Perkotaan sebagai Sebuah Kajian Implementatif. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 82.
  4. Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
  5. Arif, S. (2006). Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijkan Publik. Malang: Averroes & Komunitas Indonesia untuk Demokrasi.
  6. Artis. (2016). Branding "Siak The Truly Malay" oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Komunikasiana Vol 1 Nomor 1, 10-20.
  7. Balquini, d. (2010). Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisisi Global. Bali: Udayana Press.
  8. Bialostocka, O. (2014). Using the Past to Build the Future: A Critical Review of The Liberation Heritage Route Project of South Africa. Africa Insight 44(2), 94-107.
  9. Bowen, Z. D., & Altinay, L. (2017). Politics and Tourism Destination Development: The Evolution of Power. Journal of Travel Research Vol 56 No 6 DOI: 10.1177/0047287516666719, 725-743.
  10. Bryant, R. (1998). Power, Knowledge, and Political Ecology in the third world: a Review. Journal Proggress in Pshysical Geography Vol 22 No 1, 79-94.
  11. Budiarjo, M. (2009). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
  12. Bullen, P., & Love, P. (2011). Adaptive reuse of Heritage Building. Structural Survey 29(5), 411-421.
  13. Caraba, C. (2011). Communist Heritage Tourism and Red Tourism: Concept, Development and Problems. Cina Continents 1(1), 29-39.
  14. George, E. (2010). Intangible Cultural Heritage, ownership, copyright, and tourism. International Journal of Culture, Tourism, and Hospitality Research 4(4), 376-388.
  15. Gunawan, I. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
  16. Hariyanto, L. O. (2015). Materi Paparan Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Bandung: Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat.
  17. Imam, Tobroni, & Suprayogo. (2001). Metodologi Penelitan Sosial-Agama. Bandung: Remaja Rosda Karya.
  18. Irianto, A. M. (2016). Komodifikasi Budaya di Era Ekonomi Global Terhadap Kearifan Lokal. Theologia Vol 27 Nomor 1, 213-236.
  19. Jupir, M. M. (2013). Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kabupaten Manggarai Barat). Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Vol 1 No 1, 28-36.
  20. Karim, A. (2017). Pariwisata dan Kekuasaan: Sebuah Telaah Foucauldian. Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya Vol 1 No 1 DOI:1021776/ub.sosiologi.jkrsb.2017.001.1.07., 81-106.
  21. Karim, A. B. (2010). Pariwisata:Antara Tuntutan Industri dan Kearifan Lokal. Jurnal Karsa Vol XVIII No 2, 147-159.
  22. Keyim, P. (2018). Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonislahti. Journal of Travel Research Vol 57 No 4 DOI: 10.1177/0047287517701858, 483-494.
  23. Lenao, M. (2017). Community, State and Power Relation in Community based tourism on Lekhubu Island, Bostwana. Tourism Geographies Vol 19 No 3 DOI: 10.1080/14616688.2017.1292309, 483-501.
  24. Lukes, S. (1974). Power: A Radical View. London: McMillan.
  25. Martin, R. (1990). Sosiologi Kekuasaan. Jakarta: CV Rajawali.
  26. Moleong, L. J. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Remadja Karya.
  27. Mubah, A. (2011). Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi. Jurnal Fisip Unair Vol 24 No 31, 302-308.
  28. Nunkoo, R. (2017). Governance and Sustainable Tourism: What is the Role of Trust, Power and Social Capital? Journal of Destnation Marketing & Management (6) DOI:10.1016/j.jdmm.2017.10.003, 277-285.
  29. Nunkoo, R., & Gursoy, D. (2016). Rethinking the Role of Power and Trust in Tourism Planning. Journal of Hospitality Marketing & Management Vol 25 No 4 DOI: 10.1080/19368623.2015.1019170, 512-522.
  30. Nurgoho, R. D. (2008). Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
  31. Purnaya, I. G. (2015). Bentuk Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua, Bali. Jurnal Ilmiah Hospitality Management Vol 5 No 2, 1-7.
  32. Rahmi, S. A. (2016). Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Kearifan Lokal. Reformasi Vol 6 No 1.
  33. RiauPos.com. (2019, Desember 04). Peran LAMR dalam Pembangunan Budaya. Dipetik Juli 09, 2020, dari riaupos.jawapos.com: https://riaupos.jawapos.com
  34. Ribot, J., & Peluso, N. (2003). A theory of Access. Rural Sociology Vol 68 No 2, 153-181.
  35. Rogerson, C., & Merwe, V. D. (2016). Heritage Tourism in The Global South : Development impact of the Cradle of Humankind World Heritage Site, South Africa. Local Economy 31(1-2), 234-248.
  36. Rosadi, S., & Medayanti, M. D. (2019). Strategi City Branding oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Peningkatan Daya Tarik Pariwisata. Jurnal Wedana Volume V No 2, 16-20.
  37. Royandi, E., Satria, A., & Saharuddin, S. (2018). Kelompok Kepentingan dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Pelabuhan Ratu. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8 No 2.
  38. Sahubawa, A., Antariksa, & F.Usman. (2010). Kawasan Bersejarah Kota Tua Hindia Belanda di Bandaneira, Maluku. Arsitektur e-Journal 3(1), 1-13.
  39. Salam, N. E., & Nurjanah. (2019). Komunikasi Pariwisata Budaya dalam Mempromosikan City Branding "Siak the Truly Malay". Profesi Human Vol 4 No 1, 134-152.
  40. Santoso, P. (2010). Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Polgov Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM.
  41. Shankar, S. (2015). Impact of Heritage Tourism in India : A case Study . International Journal of Innovative Research in Information Security (IJIRIS) 6(2), 59-61.
  42. siakkab.go.id. (2019, Desember 03). Bupati Siak: LAMR Siak Turut Menentukan Keberhasilan Pembangunan Budaya. Dipetik Juli 09, 2020, dari siakkab.go.id: https://siakkab.go.id
  43. Stufflebeam, D. (2003). The CIPP Model for Evaluation. Dalam T. Kellaghan, & D. S. (eds), International Handbook of Educational Evaluation (hal. 31-62). Dorrdrecht: Kluwer Academic Publisher.
  44. Stuflebeam, D. L., & et.al. (2000). Evaluation Models. Boston: Kluwer Academic Publisher.
  45. Stuflebeam, D. L., & et.al. (2000). Evaluations Models. Boston: Kluwer Academic Publisher.
  46. Subarsono, A. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  47. Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
  48. Sumada, I. M. (2017). Peranan Kearifan Lokal dalam Perspektif Kebijakan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol VII No 1, 117-124.
  49. Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi terhadap Eksistensi Budaya Daerah. Jurnal Ilmiah Civis Vol 21 No 1, 307-319.
  50. Suyanto, B., & Sutinah. (2005). Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana.
  51. Usman, S. (2003). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  52. Widiastuti, R., Yuristiadhi, G., & Makhasi, M. (2019). Wacana dan Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul. Jurnal Gama Societa Vol 3 No 2, 47-58.
  53. Widodo, J. (2009). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi ANalisis Proses Kebijakan Punlik. Jakarta: Bumi Aksara.
  54. Wijaya, I. N. (2012). Relasi-Relasi Kekuasaan di Balik Pengelolaan Industri Pariwisata Bali. Humaniora Vol 24 No 2, 141-155.
  55. Winarno, B. (2002). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo.
  56. Xue, L., & Kerstetter, D. (2018). Discourse and Power Relations inCommunity Tourism. Journal of Travel Research Vol 57 No 6 DOI:10.1177/0047287517714908, 757-768.