Bilah Samping Artikel

Telah diserahkan
Peb 5, 2021
Diterbitkan
Peb 8, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 514 Download : 908

Isi Artikel Utama

Abstrak

Artikel ini menggunakan teori State-Centric  untuk menganalisa bentuk kelembagaan yang ideal bagi KPK sebagai pelaksana pemberantasan korupsi. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan komparasi model pemberantasan korupsi di dua negara, yaitu Singapura dan Hongkong. Dari hasil komparasi ini, kemudian dikerangkai dalam teori tentang Korupsi dan State Auxiliary Agencies (SAA) sebagai langkah untuk mengenali kelembagaan KPK. Dengan menggunakan pendekatan State-Centric, hasil rumusan rekomendasi disesuaikan dengan konteks KPK di Indonesia dan mempertimbangkan hasil refleksi komparasi di dua negara yang telah disebutkan. Selain itu, artikel ini juga tidak lupa untuk menganalisis capaian dan hambatan kinerja yang dihadapi KPK. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil evaluasi dari kinerja KPK selama ini sehingga rumusan rekomendasi yang diberikan dapat dilakukan secara komprehensif. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data studi literatur disertai dengan tambahan data sekunder terkait dengan capaian dan hambatan kinerja KPK dalam kurun waktu 2003–2019.

Kata Kunci

korupsi KPK state auxilliary agencies state-centric

Rincian Artikel

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Seluruh naskah yang diterbitkan oleh Jurnal PolGov berada di bawah lisensi CC-BY-SA (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License), yang memiliki ketentuan sebagai berikut: Share: menyalin dan mendistibusikan ulang naskah dalam media atau format apapun, Adapt: mencampur, mengubah, dan membuat sesuatu dari naskah dengan berbagai tujuan, termasuk komersil.

Hak cipta naskah dipegang seluruhnya oleh penulis. Lisensi yang tidak eksklusif diberikan kepada Jurnal PolGov untuk menerbitkan naskah dan menjadi penerbit asli dari naskah tersebut.

Kondisi-kondisi yang ada pada lisensi CC-BY-SA tidak mengikat penulis, sebagaimana penulis merupakan pemegang hak cipta. Namun, penulis harus mengakui hak-hak pembaca dan pihak ketiga untuk menggunakan naskah mereka selagi masih dalam ketentuan CC-BY-SA. 

References

  1. Abraham, M. F. (1991). Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum pembangunan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
  2. Amenta, E. (2017). State-Centered and Political Institutional Theory. The Handbook of Political Sociology, 96-114.
  3. Amundsen, I. (1999). Political Corruption: An Introduction to the Issues. Bergen: Chr: Michelsen Institute.
  4. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory. Journal of Public Administration Research and Theory.
  5. Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
  6. Budiman, A. (1996). Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  7. Choon-Yin, S. (2005). Singapore's Experience in Curbing Corruption and the Growth. Journal of Social Issues in Southeast Asia, 39-66.
  8. Diansyah, F. (2009). Sinyal Delegitimasi KPK. In Jangan Bunuh KPK. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
  9. E.Clarke, S. (2016). Local Place-Based Collaborative Governance: Comparing State-Centric and Society Models-Centered Models. Sage, 1-25.
  10. E.Clarke, S. (2016). Memerangi Korupsi, Memperkuat Partisipasi. Sage, 1-25.
  11. Febari, R. (2015). Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  12. Gomez, P.-Y., & Korine, H. (2008). Entrepreneurs and Democracy: A Political Theory of Corporate Governance. New York: Cambridge Press.
  13. Hamzah, A. (2005). Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
  14. Huberts, L. W. (2016). Anti Corruption Strategies: The Hongkong Model in International Context . Public Integrity, 211-228.
  15. Huda, N. (2007). Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta: UII Press.
  16. Kim, H.-R. (2014). State-centric to Contested Social Governance. Routledge, 180-186.
  17. Klitgaard, R. (1998). Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
  18. Klitgaard, R. (2005). Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
  19. Osborne, D., & Geabler, T. (1992). Reinventing Government. William Bridges and Societies.
  20. Pratikno. (2005). Good Governance and Governability. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.8, No.3, 231-248.
  21. Purdy, J. (2012). A Framework for Assessing Power in Collaborative Governance. Public Administration Review.
  22. Quah, J. S. (2001). Combating Corruption in Singapore: What Can Be Learned? Journal of Contingencies and Crisis Management , 29-35.
  23. Ruki, T. (n.d.). Wewenang KPK dan Pemberantasan Korupsi. In Jangan Bunuh KPK. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
  24. Tanzi, V. (1998). Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures. IMF Staff Papers.
  25. Tempo. (2013). KPK Tak Lekang. Jakarta: Kepusatakaan Populer Gramedia.
  26. Theobald, R. (1990). Corruption, Development, and Underdevelopment. London: MacMillan.