Isi Artikel Utama

Abstrak

Artikel ini membedah kaitan antara belenggu sistem patriarki bagi perempuan desa, terutama janda desa, dalam mengakses hak-hak politik dan ekonomi dengan strategi advokasi sebagai salah satu koridor pemberdayaan perempuan. Patriarki sebagai sebuah sistem telah menempatkan perempuan pada peran domestik—jauh dari bentuk-bentuk partisipasi politik di ruang publik—sekaligus peran reproduksi yang menyingkirkan perempuan dari akses sumber daya ekonomi. Meminjam kerangka konsep strategi advokasi dengan fokus pada aspek perubahan dan audiens, artikel ini mengeksplor program dan pendekatan LSM PEKKA dalam memberdayakan janda desa di Desa Batangan, Kabupaten Bangkalan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial menjadi kebutuhan utama janda desa. Ketimbang sebatas persoalan administratif, perlindungan sosial menjadi basis material yang mampu membuka akses lebih luas terhadap ruang-ruang partisipasi publik dan sumber daya ekonomi. Pun demikian, upaya pemberian akses ini perlu memperhatikan jejaring aktor berpengaruh untuk kemudian mengupayakan perubahan dari strategi advokasi yang dirumuskan. Artikel ini menyimpulkan bahwa strategi advokasi efektif dilakukan dengan berfokus pada pemilihan isu, yang kemudian menjadi program utama PEKKA, dan pemetaan aktor lingkar kuasa Kepala Desa untuk jaringan kader awal.

Kata Kunci

perempuan kepala keluarga perempuan rentan perempuan desa strategi advokasi

Rincian Artikel

References

  1. Abbas, S., Hashim, M., & Alzuhairi, A. A. (2018). Status of Rural Women: Patriarchy and Inevitability of Subjugation: A Study of Rural Area in Multan, Pakistan. Journal of Education and Practice, 107-114.
  2. Akgul, F. (2017). Patriarchal Theory Reconsidered: Torture and Gender-Based Violence in Turkey. London: Palgrave Macmillan.
  3. Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10. No. 1, 46-62.
  4. Badan Pusat Statistik. (2019). Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009-2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
  5. Badan Pusat Statistik. (2019). Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Ke atas yang Buta Huruf menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009-2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
  6. Badan Pusat Statistik. (2019). Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin KRT yang Bekerja, dan Daerah Tempat Tinggal, 2009-2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
  7. BPS. (2019, November 20). Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Indeks Pembangunan Manusia pada 2019. Retrieved from https:// hulusungaiutarakab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html.
  8. BPS. (2019, November 21). BPS Kabupaten Bangkalan. Indeks Pembangunan Manusia pada 2019. Retrieved from https://bangkalankab.bps.go.id/ publication/2019/09/30/62ae4bcec8e31e6d2847c3b2/kecamatan-bangkalan-dalam-angka-2019.html.
  9. Coffman, J. (2008). Foundations and Public Policy Grantmaking. San Fransisco: The James Irvine Foundation .
  10. Coffman, J., & Beer, T. (2015). The Advocacy Strategy Framework: A Tool for Articulating an Advocacy. Washington: Center for Evaluation Innovation.
  11. Colfer, C. J., Achdiawan, R., Roshetko, J. M., Mulyoutami, E., Yuliani, E. L., Mulyana, A., . . . Erni. (2015). The Balance of Power in Household Decision-Making: Encouraging News on Gender in Southern Sulawesi. World Development, 147-164.
  12. Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. Los Angeles: SAGE Publications.
  13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. (2019). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui PRRG di Jawa Timur. Surabaya: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
  14. Fahmi, N. (2019, Maret 3). Life History. (A. Imelda, Interviewer)
  15. Fahrul. (2019, Februari 22). Pembagian Kebutuhan Desa. (A. Imelda, Interviewer)
  16. Hanzl, S., Meschik, M., & Sammer, G. (2003). Policy Formulation and Implementation. PORTAL Written Material.
  17. Hayati, H. (2019, Februari 20). Pengaruh Muslimat. (A. Imelda, Interviewer)
  18. Hazanah. (2019, Februari 21). Sumber Air Bersih. (A. Imelda, Interviewer)
  19. Hernadi, F. (2019, Juli 11). Struktur Pemerintahan Desa . (A. Imelda, Interviewer)
  20. Hidayatullah. (2019, Juli 16). Pemerintahan Desa. (A. Imelda, Interviewer)
  21. Khaerani. (2019, Juli 18). Sejarah Desa Tambalang Tengah. (A. Imelda, Interviewer)
  22. Laksono, A. D. (2015). Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. In A. D. Laksono, Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan, (pp. 15-34).
  23. Lestary, D. (2019, Juli 11). Konteks Perempuan Desa. (A. Imelda, Interviewer)
  24. March, W. (2020, June 14). Women's March: Home. Women's March pada 2020. Retrieved from https://womensmarch.com/.
  25. Mies, M. (1986). Patriarchy and Accumulation On A World Scale: Women in the International Division of Labour. London: Zed Books.
  26. Migunani. (2017). Women Collective Action for Empowerment in Indonesia, A Study of Collective Action Initiated by Partners of the MAMPU Program. Yogyakarta: Migunani and MAMPU.
  27. Mohajan, H. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. Munich: Munich Personal RePEc Archive.
  28. Murray, M. (2005). The Law of the Father? Patriarchy in the Transition from Feudalism to Capitalism. London: Taylor & Francis.
  29. PEKKA. (2018, January 13). Tentang Kami: Latar Belakang. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Women Headed Family Empowerment pada 2018. Retrieved from https://pekka.or.id/latar-belakang/.
  30. PEKKA. (2019). Laporan Tahunan Yayasan PEKKA. Jakarta: Perempuan Kepala Keluarga.
  31. Pekka. (2020, January 13). Kerangka Pemberdayaan Pekka. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga pada 2020. Retrieved from https://PEKKA.or.id/kerangka-pemberdayaan.
  32. Pekka. (2020, January 13). Latar Belakang. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga pada 2020. Retrieved from https://pekka.or.id/latar-belakang/.
  33. Pekka. (2020, January 13). Program Kami. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga pada 2020. Retrieved from https://pekka.or.id/ekonomi-dan-penghidupan-berkelanjutan/.
  34. PEKKA&SMERU. (2012). Survei Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK). Jakarta: The SMERU Research Institute.
  35. PPSW. (2020, June 14). PPSW: Tentang Kami. Asosiasi PPSW pada 2020. Retrieved from https://ppsw.or.id/index.php/tentan-asosiasi-ppsw/.
  36. Prugl, E. (1996). Home-Based Workers: A Comparative Exploration of Mies's Theory of Housewifization. Frontiers, 114-135.
  37. Rianingsih, M. (2019, Oktober 4). Bendahara PEKKA. (A. Imelda, Interviewer)
  38. Rianingsih, M. (2019, Oktober 4). Pembiayaan PEKKA. (A. Imelda, Interviewer)
  39. Rogers, B. (1980). The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies. London: Kogan Page.
  40. Romli, L. (2015, December). Pengakuan dan Penguatan Peran Perempuan dalam Implementasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia pada 2015. Retrieved from https://www. puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Perempuan-dan-Desa-Lili-Romli-Kemendes-11.pdf.
  41. Serrat, O. (2017). Theories of Change. In: Knowledge Solutions. In O. Serrat, Knowledge Solutions: Tools, Methods, and Approaches to Drive Organizational Performance (pp. 237-243). Singapore: Springer.
  42. Sturman, A. (1997). Case Study Methods. In J. P. Keeves (Ed.), Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook (pp. 61-66). Oxford: Pergamon.
  43. Toyibah. (2019, Februari 27). Pengelolaan BUMDes. (A. Imelda, Interviewer)
  44. Walby, S. (1991). Theorizing Patriarchy. New Jersey: John Wiley & Sons.
  45. Zulminarni, N. (2013). Melawan Pasrah. Jakarta: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga.
  46. Zulminarni, N. (2016). Laporan Akhir Tahun Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Jakarta: Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga.