PEMBERLAKUAN PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018 TERHADAP KEMANDIRIAN SUBJEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
Abstract
Abstract
Presidential Regulation Number 13 of 2018 regarding Application Of Principles Introduces Beneficial Ownership Of Corporation In the Framework Of Prevention And Eradication Of Criminal Act Money Laundering And Criminal Funding Terrorism (“Presidential Regulation Number 13 of 2018”) requires limited liability companies to collect information about their beneficial owners. This regulation will connect the company’s shareholders and/or the founder with the limited liability company, even though a legal entity should not be connected. As a legal entity, a limited liability company should act like a person by their organs, such as the General Meeting of Shareholders. Because of this obligation, limited liability companies depended on their shareholders or the actual owner as of the Beneficial Owners. This normative research was designed as descriptive qualitative research, which discusses and analyses the existence of Presidential Regulation Number 13 of 2018 on the independent concept of the limited liability company. The result showed that Presidential Regulation breaks the limited liability company’s concept that separate limited liability company from the shareholders and/or the founder
Abstrak
Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) mewajibkan Perseroan Terbatas (PT) untuk melaporkan Pemilik Manfaat PT tersebut. Pelaporan tersebut seakan-akan ingin menghubungkan pemegang saham dan/atau pendiri PT dengan PT tersebut. PT seharusnya tidak dihubungkan dengan pemegang saham dan/atau pendirinya karena merupakan badan hukum. Suatu PT yang merupakan badan hukum seharusnya dapat menyatakan kehendaknya sendiri layaknya orang (persoon), yaitu melalui organorgan yang ada padanya di mana dalam hal ini adalah RUPS. Adanya kewajiban ini menyebabkan PT bergantung pada Pemilik Manfaatnya yang berupa pemegang saham dan/atau pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan analisis secara kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji menyimpang atau tidaknya Perpres 13/2018 terhadap kemandirian subjek hukum PT yang terlepas dari pemegang saham dan/atau pendirinya. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Perpres 13/2018 telah menyimpangi prinsip kemandirian subjek hukum PT yang terlepas dari pemegang saham dan/atau pendirinya.
Copyright (c) 2021 I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi, Yolanda Simbolon
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
