IMPLEMENTATION OF IMAM AL-MAWARDI'S THOUGHTS ON POLITICS AND LAW IN THE INDONESIAN JUDICIAL POWER

Abstract

Abstract

The constitutional significance in the rule of law within the framework of the political system is the judicial power. This is considered as the benchmark in the implementation of the rule of law. In this case, Imam Al-Mawardi’s doctrine contain relevance to the judicial power in Indonesia, especially in its political and law context related to judges as the figure of the court. This research is a literature research based on literal-descriptive method and using a normative, political, and philosophical approach with the objective of analyzing  politics and law as a constitutional discourse in the judicial field based on Imam al-Mawardi's doctrine of the judicial power in Indonesia. The results show that Imam al-Mawardi's conceptual ideas of politics and law in the judicial power led to the strengthening of judge as a central figure in the judicial field showing the integrity of the judicial power in the constitution of Indonesia within the judicial field as a form of accountability.

Abstrak

Signifikansi konstitusional pada negara hukum dalam kerangka sistem politik adalah kekuasaan kehakiman. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk tolakan dalam pelaksanaan suatu negara hukum. Dalam hal ini, pemikiran Imam Al-Mawardi memuat relevansi dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama dalam konteks politik dan hukumnya terkait figur hakim pengadilan. Oleh karenanya penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif-literal disertai pendekatan yuridis, politis, dan filosofis dalam rangka mengetahui urgensi politik dan hukum sebagai wacana ketatanegaraan di bidang peradilan dari perspektif Imam al-Mawardi terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran konseptual Imam al-Mawardi tentang politik dan hukum dalam kekuasaan kehakiman lebih mengarah pada penguatan aspek hakim sebagai figur sentral di bidang peradilan untuk mewujudkan integritas kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam ketatanegaraan Indonesia pada bidang peradilan sebagai bentuk pertanggungjawaban.