Abstract
Negosiasi pertanian tidak mudah diselesaikan dalam forum multilateral, utamanya di WTO. Selama perundingan Doha, negara maju, negara berkembang dan negara kurang berkembang terbagi dalam koalisi yang berbeda. Hal ini terjadi karena mereka memiliki posisi yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang juga memperjuangkan posisinya untuk menyeimbangkan kepentingannya dalam isu pertanian. Artikel ini berargumen bahwa dalam memperjuangkan kepentingannya, Indonesia menggunakan strategi integrative. Strategi ini digunakan Indonesia sebagai upaya untuk mengkompromikan dua kepentingan berbeda yang ingin dicapai yaitu mendorong terbukanya akses pasar yang lebih luas namun tetap memperjuangkan penggunaan subsidi domestik dan subsidi ekspor serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Negosiasi integratif ini ditunjukkan Indonesia melalui keterlibatannya dalam koalisi perdagangan yang berbeda, yaitu bergabung dengan Cairns Group yang memperjuangkan akses pasar dan mendorong liberalisasi pertanian dan di sisi lain juga menjadi bagian dari koalisi G- 20 dan G-33 yang memperjuangkan perlakukan khusus bagi negara berkembang.
References
Chakar, A. and C.Mukumba, 2010. “Unpacking The Bali Package , A Snapshot of The Bali Ministerial Decisions of The WTO Members”,CUTS, 9
Clapp, J. 2006. ‘WTO Agriculture Negotiations: Implications for The Journal of World Trade Studies Global South’, The Centre of International Governance Innovation, Volume 27, no, 4, halaman 565
Cohen, H. 1980. You Can Negotiate Anything, edisi bahasa Indonesia Negosiasi, diterjemahkan oleh H.Z.B Tahal, Yogyakarta: PT Pantja Simpati, halaman 18
Cunha, F.C, 2012. “The WTO Legal Regime for The Actionability of Agricultural Subsidies After The Expiry of Peace Clause”,halaman 10
Food and Agriculture Organization, “No.16 The Bali PackageImplications for Trade and Food Security”, Accessed March 10,2015, http://www.fao.org/docrep/019/i3658e/i3658e.pdf
Inter Press Service Agency, “Public Stokeholding Programmes for Food Security Face Uphill Struggle”, Accessed April 10, 2015 ://www.ipsnews.net/2014/07/publicstockholdingprogrammesforfoodsecurityfaceuphillstrug gle/
Kementerian Luar Negeri, “Indonesia Berperan Aktif Dorong Penyelesaian Doha”, Accessed April 15,2015, http://kemlu.go.id/_layouts/ mobile/PortalDetailNewsLike. aspx?l=id&ItemID=e577c63c 1f6c4bf38e5c487f03489617,
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “F.A.Q”. Accessed March 10,2015. http://www.kemendag. go.id/id/faq
Lewiscki, R.J et all. Essentials of Negotiation, 2nd edn., London: Mc Graw Hill Irwin
Messerlin, P.A, 2004. ‘G2&G20, Please, Tango!’, Instituto Affari Internazionali, halaman 4
World Trade Organization, 2013. “G-33 Ministerial Communique”, Accessed May 4, 2015, https://mc9.wto.org/official-documents-bali- ministerial
Odell, J.S. 2006. Negotiation Trade: Developing Countries in The WTO and NAFTA, Cambridge Cambridge: Cambridge University Press
Ramphul. 2011. “WTO Agreement on Agriculture and South Asisa’s Farm Trade”, ICSAC, 18:1
Sally, R. 2003. “Whither The WTO? A Progress Report”, CATO Institute 23: 3
Soerjanatamihardja, D.D, et all , 2012, Diplomasi Ekonomi: Optimalisasi Instrumen Kerjasama Luar Negeri Sebagai Upaya Peningkatan Ekspor dan Arus Masuk Investasi Asing ke Indonesia, Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI
The Graduate Institute Geneva, “The Bali Agreement: Implications for Development and The WTO”, Accessed February 10,2015, http:// poldev.revues.org/1744
Tim Penulis. 2008. Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA) Seri Terjemahan Tidak Resmi Persetujuan World Trade Organization(WTO), Jakarta: Dirjen Multilateral
World Trade Organization, “Agriculture: Explanation, Introduction”, Accessed March 15, 2015, https:// www.wto.org/english/tratop_e/ agric_e/ag_intro01_intro_e.htm,
\World Trade Organization. “Doha Declaration, Accessed April 15,2015,
World Trade Organizartion. “Export Competition, Ministerial Decla ration of 7 December 2013”. Accessed May 4,2015, https://mc9. wto.org/official-documents-bali- ministerial