BANTUAN LANGSUNG TUNAI MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH

Umi Listyaningsih; Eddy Kiswanto

doi:10.22146/jp.12295

BANTUAN LANGSUNG TUNAI MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH

https://doi.org/10.22146/jp.12295

Umi Listyaningsih^(1*), Eddy Kiswanto⁽²⁾

(1) Gadjah Mada University
(2) Gadjah Mada University
(*) Corresponding Author

Abstract

The government has been conducting the effort to eliminate poverty by performing several programs. One of them is Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM/Oil Subsidy Compensation Program) by giving direct cash transfer (Bantuan Langsung Tunai/BLT). BLTaims at reducing the proportion of poor people significantly. During the implementation, many problems accrured. The obstructed of information to the people during the implementation of BLT has caused the misunderstanding among the people. This eventually caused protests. The data of poor people did not reflect the real condition in the field since the limitation of village elites during the process of data collecting. The indicators to decide which people are poor were also not reflected the real condition which procured conflicts. Another impact from this miscollecting of data was that inaccuracy of target group who supposed to received BLT.

Keywords

bantuan langsung tunai, kemiskinan

Full Text:

PDF

References

Bappenas. 2005. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan.

BPS. 2006. Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2005-2006 dalam Berita Resmi Statistik No.47/IX/1 September.

----------. 2006. Profit Rumah Tangga Fakir Miskin-Miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Kerjasama Dinas Sosial Provinsi DIY dengan BPS Provinsi DIY.

Darwin, Muhadjir. 2005. Memanusiakan Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan. Yogyakarta: Benang Merah.

Djalil, Sofyan. A. 2005. Latar Belakang dan Kebijaksanaan Mengenai BBM. Jakarta: Pointers Pemaparan dalam Sosialisasi Program PKPS-BBM 2005.

Dwiyanto, Agus. 1999. "Evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan selama PJP I", dalam Awan Setya Dewanta, dkk.(ed.), Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media, Cet. 2.

Nasikun. 1996. Redefinisi Kriteria Batas Ambang Kemiskinan. Paper dipresentasikan dalam Seminar Sehari Rekonstruksi Garis Kemiskinan dari Berbagai Tinjauan. BEM Fakultas Geografi UGM.

Sahdan, Gregorius. 2005. "Menanggulangi kemiskinan desa", Artikel Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, dalam http://www.economirakvat.ora.

Sarman, Mukhtar dan Sajogyo. 2000. Masalah Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia. Jakarta: Puspa Swara.

Sen dan Molo. 1995. "Kemiskinan: konsep, pengukuran dan kebijakan", Populasi, 6(2):1-13.

SMERU. 2006. Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.

Suhardjo, A. J. 1997. "Stratifikasi kemiskinan dan distribusi pendapatan di wilayah perdesaan", Majalah Geografi Indonesia, No. 19 Tahun II. Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.

Suharto, Edi. 2003. "Konsep dan strategi pengentasan kemiskinan menurut perspektif pekerjaan sosial" dalam http://www.policy.hu/suharto/modul a/makindo 13.htm.

Universitas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan 2005. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program Kompensasi dan Pengurangan Subsidi(PKPS-BBM) 2005. Kerjasama dengan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejehteraan Rakyat.

Universitas Gadjah Mada. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. 2003. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Program Kompensasi dan Pengurangan Subsidi(PKPS-BBM) 2003. Kerjasama dengan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

DOI: https://doi.org/10.22146/jp.12295