Penegakan Hukum atas Perkara Kartel di Luar Persekongkolan Tender di Indonesia

Abstract

Intisari

Kartel dikategorikan sebagai pelanggaran berat dalam hukum persaingan usaha, karena dampaknya terhadap penurunan social welfare dianggap nyata. Hampir dua dekade penegakan kartel, khususnya kartel di luar persekongkolan tender, belum berjalan maksimal. Terdapat beberapa hambatan dalam penegakkannya, antara lain, UU Persaingan Usaha tidak mengenal keberadaan indirect evidence, sehingga praktik peradilan pun memiliki perbedaan pandangan terkait kedudukannya dalam sistem hukum acara. UU Persaingan Usaha tidak memberikan kewenangan pengeledahan dan penyitaan bagi KPPU untuk memperoleh dokumen-dokumen sebagai bagian proses pembuktian. Pemaknaan kartel sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata mengakibatkan terjadi penyempitan makna kartel yang hanya terbatas pada perbuatan dalam artian perjanjian saja.

Abstract

Cartels are classified as serious violations of business competition law due to its impact on reductions in social welfare is considered very real. Almost two decades enforcement of cartels outside tender conspiracy, has not run optimally. There are several obstacles in its enforcement, as follows, business competition law does not recognize the existence of indirect evidence hence the practice of judicial practices has different point of views related to their position in the procedural law system. The Business Competition Law does not authorize search and seizure for Commission for the Supervision of Business (KPPU) to obtain documents as part of the verification process. The meaning of cartel as an agreement which stipulated in the Civil Code resulted in narrowed meaning of cartel, which is only limited to acts in the sense of agreement