Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia dan Amerika Serikat
Laras Susanti(1*)
(1) Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author
Abstract
Abstract. Background of this article is, although it was first emerged in Common Law system countries, the practice of class action has been growing in Indonesia. This mechanism brings an opportunity to simplified the court’ process and to reduce the risk of disparity judgements. This article found similarities and differences scope and procedure of certification in Indonesia and the USA. Before examining the case, a presiding judges, accordingly to Supreme Court Regulation Number 1 Year 2002 concerning Procedure of Class Action, have to determine whether the case is eligible to be examine as class action case. This procedure is universally well-known as certification mainly focuses on the fulfilment of class action’s substantive requirements: numerosity, commonality, typicality and adequacy of representation and formal requirements. The similar requirements are also implemented in the USA accordingly to Federal Rule of Civil Procedure, Rule 23 Class Action. However, in those countries have different procedure when it comes to legal remedy to the certification order, mechanism to opt-out in case of settlement or withdrawal, the role of judge in assisting poor litigants and determining counsel’s fee. This article recommends Indonesia has to amend the Supreme Court regulation to add provisions on legal remedy, and mechanism to opt-out in case of settlement or withdrawal.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Fajar, Mukti, Achmad, Yulianto, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Ibrahim, Johnny, 2006, Teori dan Metode Penlitian Hukum Normatif, Boymedia Publishing, Malang.
Harahap, M. Yahya, 2013, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan ketiga belas, Sinar Grafika, Jakarta.
Klinck, Dennis R., 2010, Conscience, Equity and the Court of Chancery in Early Modern England, Ashgate Publishing, Burlington.
Mertokusumo, Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Rahmadi, Takdir, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Rhiti, Hyronimus, 2006, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Edisi I, Cetakan I, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Santosa, Mas Achmad, 1997, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), ICEL, Jakarta.
, 1997, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing), ICEL, Jakarta.
Santosa, Cornwall, Sembiring, Wijardjo, 1999, Gugatan Perwakilan Kelompok, Jakarta: ICEL.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sugianto, Indro, 2008, Class Action: Membuka Akses Keadilan bagi Rakyat, In TRANS Press, Jakarta.
Sukanto, Surjono dan Mamudji, Sri, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sundari, E., 2002, Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
Tugas Akhir
Wiyanto, Herry, 2003, “Pelaksanaan Gugatan Perwakilan (Class Action) terhadap Perusahaan dan Pemerintah dalam Kasus Lingkungan Hidup di Indonesia (Studi Beberapa Kasus Putusan Pengadilan)”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, (http://eprints.undip.ac.id/12828/), diakses pada tanggal 30 Maret 2017.
Artikel Jurnal
Dickerson, Thomas A., New York State, Albany Law Review Vol. 74, 2010-2011.
Torricelli, Robert, Legislation, New Jersey Lawyer, the Magazine Vol. 215, 2002.
Widjajati, Erna, “Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perwakilan Kelompok di Indonesia” Jurnal Hukum Vol. 18, No. 1 Januari 2011, (http://jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/viewFile/4000/3568) diakses pada 30 Maret 2017.
Artikel Majalah atau Koran
Abdullah, Ujang, Gugatan Perwakilan Kelompok dan Hak Gugat Organisasi dalam Kaitannya dengan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII Nomor 254 Januari 2007
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Anotasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2013
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok
Federal Rules of Civil Procedure, the United States of America
DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.29054
Article Metrics
Abstract views : 6217 | views : 7388Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Laras Susanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.