TINJAUAN YURIDIS TENTAN G BADAN HAM ASEAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Abstract

The AICHR seems to fail to contribute positively in enforcing protection, fulfillment, and implementation of human rights at national level since its terms of references and structural composition differs from the commonly-recognised regional institutions. Legal gaps, legal vacuum, legal overlapping and conflicts of authorities with national authorities are indicators that hinder its future works.

Kemampuan AICHR dalam menjamin perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia di level nasional diragukan karena kewenangan AICHR yang limitatif dan tidak mengikuti pakem seperti yang dimiliki oleh komisi HAM di Eropa dan Afrika. Ketimpangan hukum, kekosongan hukum, tumpang-tindih aturan, dan konflik kewenangan dengan otoritas nasional menjadi faktor penghambat pelaksanaan kewenangan AICHR.