Evaluasi Sumber Daya Manusia Dalam Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Di Kabupaten Tapin

https://doi.org/10.22146/jkki.90838

Muriandono Budi Susetyo(1*), Yodi Mahendradhata(2), Bagas Suryobintoro(3)

(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Universitas Gadjah Mada
(3) Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Latar Belakang : WHO menyatakan bahwa 70% kematian di dunia saat ini disebabkan Penyakit Tidak Menular, hal ini merupakan masalah global. Sementara itu penelitian yang dilakukan Bapelitbangkes menunjukkan perkembangan Penyakit Tidak Menular di Indonesia kian menghawatirkan dan menyerap biaya terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah berupaya mengatasi masalah PTM dengan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu PTM) yang sudah dikembangkan sejak tahun 2011 dan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015. Posbindu PTM merupakan program kesehatan yang melibatkan kesehatan (UKBM). Kabupaten Tapin merupakan wilayah Kalimantan Selatan dimana penanganan PTM masih rendah sehingga belum mencapai SPM kesehatan. Diketahui terdapat aspek – aspek yang dapat mempengaruhi implementasi pelaksanaan Posbindi PTM salah satunya sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam keberhasilan program Posbindu PTM. Dimana perilaku SDM akan mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Tujuan Penelitian : untuk mengevaluasi manajemen SDM dalam pelaksanaan program Posbindu PTM di Kabupaten Tapin dalam upaya mencapai target SPM.

Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, dengan purposive sampling untuk menentukan sampel. Informan dalam penelitan ini berjumlah 21 orang. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.

Hasil : Program Posbindu PTM di Kabupaten Tapin sudah berjalan sesuai dengan jiknis dan pedoman, namun belum memenuhi capaian SPM. SDM merupakan kunci keberhasilan sebuah program, namun di Kabupaten Tapin kebutuhan SDM di Puskesmas dan Dinas Kesehatan masih dirasa kurang. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya dalam menangani sebuah program dikarenakan terdapat kelebihan beban kerja yang dipegang oleh SDM di tingkat Puskesmas. Monitoring dan evaluasi SDM dalam menjalankan program dilakukan situasional, hanya monitoring dan evaluasi capaian program saja yang dilakukan berkala setiap bulan. Kebijakan pimpinan dalam masalah kekurangan SDM perlu mendapat perhatian khusus, sebab keberhasilan program merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah itu sendiri.

Kesimpulan : Pelaksanaan Pandu PTM di Puskesmas bergabung dengan pelayanan kuratif dikarenakan SDM yang terbatas. Pelaksanaan Posbindu PTM sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilaksanakan seluruhnya oleh kader desa. Dalam upaya melaksanakan program dan mencapai target SPM, kepala Puskesmas menerapkan manajemen lapangan dan memanfaatkan tenaga sukarela. Pemerintah daerah perlu mencari solusi SDM kesehatan Bersama lintas sektor terkait yang di prakarsai oleh Bupati.


Keywords


evaluasi program; kebijakan pimpinan; Posbindu PTM; SDM kesehatan

Full Text:

PDF


References

  1. Abdullah, M. (2014). Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Aswaja Pressindo.
  2. Adjiz Zuhri, M., Saleh, A., Tahir, T., Wahyuni Yunus Kanang, S., & Isriani, N. (2022). Implementation of Government-Based Referral Systems in Health Services: Literature Review. Jurnal Ilmiah Keperawatan, 8(1).
  3. Arikunto, S. (1993). Manajemen Pengajaran : Secara Manusiawi (2nd ed.). Rineka Cipta.
  4. Arikunto, S. (2003). Prosedur Penelitian, Suatu Praktek.
  5. Ayu, Y. (2018). Pelaksanaan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Matsum Tahun 2018.
  6. Badan Penelitian Dan Pemngembangan Kemenkes RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018.
  7. Carima, W. (2022). Pengaruh Beban Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Stres Kerja Tenaga Kesehatan. Schema: Journal of Psychological Research, 59– 70. https://doi.org/10.29313/schema.v0i0.11 031
  8. Dessler, G. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Salemba Empat.
  9. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin. (2019). Laporan Setandar Pelayanan Minimal Tahun 2019. https://spm.kemkes.go.id/laporan/realisa si/63/6305/1/4/2019/0040026305PR520 192019
  10. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin. (2020). Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020.
  11. Dinia, F. (2021). Evaluasi Peran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Tata Kelola Sumber Daya Manusia Di Rumah Sakit Rujukan Untuk Menghadapi Surge Capacity Akibat Covid-19.
  12. Dinia Fitri. (2021). Evaluasi Peran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Dalam Tata Kelola Sumber Daya Manusia Di Rumah Sakit Rujukan Untuk Menghadapi Surge Capacity Akibat Covid-19.
  13. Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Gadjah Mada Press.
  14. Fadillah, B. (2019). Eevaluasi Program Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Kabupaten Sleman.
  15. Hamali, A. Y. (2016). Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia. Center For Academic Publising Service.
  16. Handayani, O. O., Muhani, N., Dwi, D., Program, H., Kesehatan, S. M., Korespondensi, M., Opsi, :, & Handayani, O. (2021). Evaluasi Pelayanan Posbindu Penyakit Tidak Menular Pada Masa Pandemi Covid-19. JOURNAL OF Qualitative Health Research & Case Studies Reports, 1(1), 41–53.
  17. Hartini, Ramadita, M., Irwansyah, rudy, Putri, D. E., Ramadhani, I., Wijiharta, Bairizki, A., Febrianty, Suandi, Julius, A., Pangarso, A., Satriawan, D. G., Indiyati, D., Sudarmanto, E., Panjaitan, R., Lestari, A. S., & Farida, N. (2021). PERILAKU ORGANISASI. In Perilaku Organisasi.
  18. Hasanbasri, M. (2007). Pendekatan Sistem Dalam Perencanaan Program Daerah. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 10(2), 56–63.
  19. Heryana, A. (2020). EVALUASI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17668.5 5684
  20. Hidayani, W. R., Kristianto, Y., Kushayati, N., Saputri, N. A. S., & Munandar, A. (2023). Pelatihan Screening Diabetes Mellitus bagi Kader Posbindu Penyakit Tidak Menular di Desa Cikunir, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1), 283. https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.768 1
  21. Kementerian Kesehatan RI. (2012). Petunjuk Teknis Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (POSBINDU PTM).
  22. Kementerian Kesehatan RI. (2014). Pedoman Umum Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular.
  23. Kementerian Kesehatan RI. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. www.peraturan.go.id
  24. Kementerian Kesehatan RI. (2017). Rencana Aksi Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Kementerian Kesehatan RI. (2021a). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia dan Posbindu PTM Terintegrasi.
  25. Kementerian Kesehatan RI. (2021b). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020.
  26. Kementerian KesehatanRI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
  27. Kementerian Kesehatn. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
  28. Langton, N., Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2014). Fundamentals of Organizational Behaviour FIFTH CANADIAN EDITION (Vol. 5).
  29. Mahendradhata, Yodi., Probandari, A. Natalia., Salehdanu R, Sulanto., Wilastonegoro, N. N., & Sebong, P. H. (2021). Manajemen Program Kesehatan (Faradila, Ed.; 2nd ed.). Gadjahmada University Press.
  30. Nawawi, H. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yangKompetitif. Gadjah Mada University Press.
  31. Novalinda, R., Ambiyar, A., & Rizal, F. (2020). PENDEKATAN EVALUASI PROGRAM TYLER: GOALORIENTED. Edukasi: Jurnal Pendidikan, 18(1), 137. https://doi.org/10.31571/edukasi.v18i1.1 644
  32. Nurkholis, A. (2018). TEORI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory.
  33. Nurlinawati, I., & Putranto, R. H. (2020). Faktor-Faktor Terkait Penempatan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Daerah Terpencil/Sangat Terpencil. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 31–38. https://doi.org/10.22435/jpppk.v4i1.331 2
  34. Pah Kiting, R., Ilmi, B., & Arifin, S. (2016). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja Kader POSBINDU Penyakit Tidak Menular. Jurnal Berkala Kesehatan, 1(2), 106–114.
  35. Pemerintah Kabupaten Tapin, D. K. (2021). Profil Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2021.
  36. Primiyani, Y. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Kota Solok. Jurnal Kesehatan Andalas, 8(2). http://jurnal.fk.unand.ac.id
  37. RI. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  38. RI. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional.
  39. Saragih, N. (2023). Manajemen Perencanaan Dan Penempatan Sumber Daya Manusia Di Puskesmas Bangko Jaya Kabupaten Rokan Hilir (Systematic Literature Riview). Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia, 1(1), 11–21.
  40. Sicilia, G. (2018). Evaluasi Kualitatif Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular Berbasis Posbindu Di Wilayah Kerja Puskesmas Muara Bungo 1.
  41. Sumiarsih, M., & Nurlinawati, I. (2020). Permasalahan dalam Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten/Kota. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 182–192. https://doi.org/10.22435/jpppk.v3i3.265 7
  42. Sunyoto, D. (2015). Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Center for Academic Publishing Service.
  43. Supriyatna, E., Pertiwiwati, E., Setiawan, H., Studi, P., Keperawatan, I., & Kedokteran, F. (2020). PROGRAM POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI PUSKESMAS MARTAPURA 2. In Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia (Vol. 7, Issue 1).
  44. Susilawati, N., Adyas, A., & Djamil, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM di Kabupaten Pesisir Barat. Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan, 15(2), 178–188. https://doi.org/10.33860/jik.v15i2.494
  45. Sutrisno, E. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia (1st ed.). Kencana Putra Utama
  46. UNDP (United Nation Development Program). (1997). Govermance for Sustainable Human Development.
  47. Utarini, A. (2022). Tak Kenal Maka Tak Sayang Penelitian Kualitatif Dalam Pelayanan Kesehatan (Galih, Ed.). Gadjahmada University Press.
  48. World Health Organization. (2018). NONCOMMUNICABLE DISEASES COUNTRY PROFILES 2018.
  49. World Health Organoization. (2004). International Statistical Classification Of Diseases And Related Health Problem. books.google.com.



DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.90838

Article Metrics

Abstract views : 1516 | views : 1303

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
 Web Analytics View My Stats