* Corresponding Author
Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Program Desa Tanggap COVID-19 di Desa Leyangan dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan
https://doi.org/10.22146/jkki.73721 Virda Inzatur Rohmah(1*), Septo Pawelas Arso(2), Rani Tiyas Budiyanti(3)
(1) Diponegoro University
(2) Diponegoro University
(3) Diponegoro University
(*) Corresponding Author
Abstract
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dideklarasikan sebagai pandemi global pada tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengambil langkah mitigasi dan menetapkan beberapa kebijakan agar penanganan COVID-19 mempunyai payung hukum yang legal. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020, Dana Desa diprioritaskan untuk upaya penanggulangan pandemi COVID-19 melalui program Desa Tanggap COVID-19. Desa Leyangan merupakan salah satu desa dengan dengan kasus COVID-19 terbanyak di Kecamatan Ungaran Timur. Serapan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 sudah cukup besar yaitu sebanyak 44,6% dari total keseluruhan dana desa Leyangan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan pengelolaan dana desa pada Program Desa Tanggap COVID-19 di Desa Leyangan dari aspek konten, konteks, proses dan aktor kebijakan. Desain penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui indepth interview (wawancara mendalam). Penelitian dilakukan terhadap 9 responden yang terlibat dalam kebijakan dana desa. Kebijakan dana desa untuk pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 di Desa Leyangan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: belum terdapatnya standar pelaksanaan dan target capaian yang terukur pada kebijakan terkait; masih terdapat pemerintah desa maupun masyarakat yang kurang menerapkan protokol kesehatan; kurangnya partisipasi anggota tim Tanggap COVID-19. Diperlukan advokasi kepada pemerintah desa membuat standar pelaksanaan program dan target capaian yang terukur, serta penetapan regulasi yang jelas dan spesifik terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 terutama di tingkat desa sesuai dengan kondisi di Kabupaten Semarang.
Keywords
References
Director general WHO. WHO Director-General ’ s remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February. In: Media Briefing on 2019-nCoV [Internet]. 2020. p. 1–5. Available from: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 2. Presiden RI. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional [Internet]. Indonesia; 2020 p. 1–3. Available from: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020 3. Kementerian Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Indonesia; 2020 p. 1–45. 4. Presiden RI. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Indonesia; 2020 p. 1–11. 5. Kemendesa PDTT. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 [Internet]. 2020 p. 1–41. Available from: http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_14_tahun_2020 6. Kemendesa PDTT. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa [Internet]. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia; 2020. Available from: http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/surat_edaran_nomor_8_tahun_2020 7. Badan Pusat Statistik. Hasil Sensus Penduduk 2020 di Provinsi Jawa Tengah [Internet]. Semarang; 2021. Available from: https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1297/hasil-sensus-penduduk-2020-provinsi-jawa-tengah.html 8. Bupati Semarang. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 [Internet]. Indonesia; 2019. Available from: http://jdih.semarangkab.go.id/site/produk_hukum/1212/perubahan_atas_peraturan_bupati_semarang_nomor_87_tahun_2019 9. Pemerintah Jawa Tengah. Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: Dana Desa Harus Digunakan Sesuai Aturan [Internet]. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2020 [cited 2021 Jan 24]. p. 1–5. Available from: https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dana-desa-harus-digunakan-sesuai-aturan/#:~:text=Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan,dan Bagi Hasil Pajak Daerah 10. Satgas Covid-19 Kab Semarang. Peta Zonasi Kasus Covid-19 Kabupaten Semarang [Internet]. Satgas Covid Kabupaten Semarang. 2021 [cited 2021 Jan 24]. p. 1–3. Available from: https://corona.semarangkab.go.id/ 11. Satgas Covid-19 Kab Semarang. Peta Zonasi Kasus Covid-19 Kabupaten Semarang: Rincian Data Sebaran di Desa Kecamatan Ungaran Timur [Internet]. Satgas Covid Kabupaten Semarang. 2021 [cited 2021 Jan 24]. p. 3. Available from: https://corona.semarangkab.go.id/ 12. Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy : Understanding Public Health. Open University Press McGraw - Hill House. UK: Berkshire England; 2005. 13. Dunn, N W. Public Policy Analysis Fifth Edition. 5th ed. 2014. 14. Mangimpis AC. Implementasi Kebijakan Administrasi Desa dalam Pelayananan Publik di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. J Adm Publik [Internet]. 2014;2(3):1–13. Available from: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/5080/4598 15. Syarif A, Unde AA, Asrul L. Pentingnya Komunikasi dan Informasi Pada IMplementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Makassar. J Komun KAREBA [Internet]. 2014;3(3):142–52. Available from: http://journal-old.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/download/583/406 16. Usman. Mencari Aktor Utama dalam Proses Pembuatan Kebijakan Agama (Tinjauan Buku The State as an Actor in Religion Policy, Policy Cycle and Governance Perspectives on Institutionalized Religion). J Masy Budaya [Internet]. 2016;18(1):147–55. Available from: https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/347/297 17. Apriansyah T, Munandar AI. Post Border Control Policy: Stakeholder Analysis Perspective Tofa. Cust Res Appl J. 2019;111–25. 18. Mahfud MAZ, Haryono BS, Lastiti N. Peran dan Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. J Adm Publik. 2014;3(12):2070–6. 19. Notoatmodjo S. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2014. 20. Afrianti N, Rahmiati C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. urnal Ilm Permas J Ilm STIKES Kendal. 2021;11(1):113–24. 21. Menteri Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [Internet]. Indonesia; 2020 p. 1–66. Available from: http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-382-2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_COVID-19.pdf 22. Tangkumahat F V, Panelewen V, Mirah A. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Agri-SosioEkonomi Unsrat [Internet]. 2017;13(2A):335–42. Available from: http://eprints.ipdn.ac.id/5504/1/Buku Manajemen Pemberdayaan Masyarakat PDF.pdf 23. Samudrajat Agus SPJ. Kebijakan Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dan Penurunan Stunting di Kota Semarang. J Manaj Kesehat Indones. 2018;6(1):1–7.
DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.73721
Article Metrics
Abstract views : 968
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
View My Stats