Pengembangan Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran – Perlukah?

Abstract

Sistem kesehatan yang terdesentralisasi di Indonesia, kebutuhan untuk melakukan penelitian kebijakan semakin besar. Sebagai gambaran berbagai kebijakan kesehatan tidak hanya diputuskan dilevel nasional, namun juga ada di propinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( UU BPJS) ada pasal yang menyatakan kebutuhan untuk lembaga pengawas independen yang tentunya membutuhkan dukungan penelitian kebijakan. Pada sisi lain berbagai donor semakin menekankan mengenai pentingnya bukti dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan kesehatan.

Tantangan kedua adalah lembaga yang meneliti kebijakan kesehatan secara independen belum banyak jumlahnya di Indonesia, sebagian besar berada di universitas dan lembaga penelitian di Pulau Jawa. Sementara itu kebutuhan penelitian kebijakan meningkat diseluruh daerah. Akibat yang terjadi adalah kemajuan perkembangan penelitian kebijakan kesehatan masih lambat. Jumlah peneliti kebijakan kesehatan masih terbatas diberbagai universitas. Banyak universitas yang tidak mempunyai peneliti dan staf pendukung penelitian yang professional serta jaringan kerja.
Tantangan ketiga adalah sumber daya keuangan untuk menjalankan riset kebijakan. Tantangan ini menarik karena mempunyai ciri-ciri seperti “telur dan ayam” dengan tersedianya peneliti. Adanya kekurangan peneliti kebijakan kesehatan yang baik, maka kemampuan menulis proposal, melaksanakan penelitian, dan mempengaruhi proses kebijakan menjadi lemah. Logika dan peraturan menyatakan bahwa sebagian dari anggaran program kesehatan, termasuk kebijakan besar seperti BPJS harus dimonitor dan dievaluasi oleh lembaga independen, dapat dibayangkan apabila 1% saja (tidak 5%) dari anggaran BPJS yang Rp 20 Triliun dipergunakan untuk evaluasi dan monitoring, akan tersedia sekitar Rp 200 milyar setahun untuk program monitoring dan evaluasi. Kesempatan ini belum dipersiapkan secara maksimal.
Latar belakang tersebut di atas mendorong perlunya program pengembangan Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran. Mengapa di dua fakultas? Fakta tantangan kebijakan menunjukkan bahwa akar tantangan ada yang berada di dalam ilmu kesehatan masyarakat dan ada yang di ilmu
biomedik. Oleh karena itu perlu pengembangan riset kebijakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran, atau kemungkinan lain, kedua fakultas di satu universitas diharapkan bekerja bersama untuk mengelola lembaga penelitian kebijakan kesehatan.
Konsep ini akan digagas pada Forum Kebijakan Kesehatan Nasional di Surabaya, September 2012 untuk mendapat masukan dari para peneliti kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan di atas.