* Corresponding Author
Implementasi Kebijakan Remunerasi di Rumah Sakit Pemerintah
https://doi.org/10.22146/jkki.v6i3.29669 Iwan Dakota(1*), Dumilah Ayuningtyas(2), Ratih Oktarina(3), Misnaniarti Misnaniarti(4)
(1) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
(2) Progam Studi Pascasarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok
(3) Progam Studi Pascasarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok
(4) Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Indralaya
(*) Corresponding Author
Abstract
ABSTRACT
Background: Since 2008, Hospital A began implementing remuneration. However, this system gets the refusal of some parties. Therefore, aims this research was to determine the remuneration policy implementation at the Hospital A Jakarta. Method: The study was conducted with a qualitative approach through in-depth interviews and focus group discussions, each with 10 medical personnel involved. Result: The results of this study indicate that aspects of the environment in general have a positive perception of the organization while the relationship between negative perceptions obtained. Negative perceptions are also found on the organization’s resources and budget allocation accuracy especially bureaucratic commitment is relatively low. Meanwhile, the characteristic aspects and capabilities of implementing agencies received a positive perception. Secondary data showed an increase in financial performance and hospital services after the implementation of the remuneration. Conclusion: Implementation of the remuneration policy in Hospital A goes pretty well with a few flaws that need attention. Therefore, the necessary changes to the paradigm of gradual and continuous work culture of employees, improving the quality and quantity of communication between the organization and management of the employees regarding transparency, optimization remuneration policy dissemination and implementation of monitoring and evaluation on a regular basis with the involvement of all stakeholders.
Keyword : Implementation, Policy, Remuneration, Hospital
ABSTRAK
Latar Belakang: Sejak tahun 2008, Rumah Sakit A mulai menerapkan kebijakan remunerasi. Akan tetapi sistem ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit A di Jakarta. Metode: Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, masing-masing dengan 10 tenaga medis yang terkait. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kondisi lingkungan secara umum memiliki persepsi positif sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif juga dijumpai pada sumber daya organisasi khususnya
ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Sementara, aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan rumah sakit setelah pelaksanaan remunerasi. Kesimpulan: Impelementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit A berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, diperlukan perubahan bertahap dan berkesinambungan terhadap paradigma budaya kerja karyawan, peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi, pengoptimalan sosialisasi kebijakan remunerasi serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Kata kunci: Implementasi, kebijakan, remunerasi, rumah rakit
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. Dawud Y. Peran proses manajemen dalam pengembangan mutu pelayanan rumah sakit. Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia. 1999; 1 (I): 36-46. Kalam DZ.Effect of similiarity-dissimiliarity, team cohesion, and hospital cross functional teamworks effectiveness on organizational performance. Florida: Lynn University; 2008. Firdausi NJ,Wulansari RD. Upaya peningkatan kinerja rumah sakit melalui optimalisasi high performance work practices tim lintas fungsi. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia. 2013; 1 (1): 75-82. Nawawi I. Public policy; analisis, strategi advokasi, teori, dan praktek. Surabaya: PMN; 2009. Subarsono AG. Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2012. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 165/ KMK.05/2008 tentang penetapan remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU RSJPDHK. Jakarta: Kementerian Keuangan. Bungin B. Content analysis dan focus group discusion dalam penelitian sosial. In B. (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers; 2010. Moleong L. Metodologi penelitian kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.Bandung; 2006. Griffiths P, Renz A, Rafferty AM, The impact of organization and management factors on infection control in hospitals : a scoping review, London: King’s College London, University of London. 2008. Suyanto. Mengenal Kepemimpinan dan manajemen keperawatan di rumah sakit. cetakan ketiga, Jogjakarta : Mitra Cendikia ; 2009 Ilyas Y. Kinerja, Teori, Penilaian, dan penelitian. Depok: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI; 2002. Widyatmini, HakimL. Hubungan kepemimpinan, kompensasi dan kompetensi terhadap kinerjapegawai Dinas Kesehatan Kota Depok. Jurnal Ekonomi Bisnis.2008; 2 (13): 163-170 Armstrong M, Murlis H. Reward management, a handbook of remuneration strategy and practice. London: Kogan Page; 2001. Siregar NNE.Persepsi kepuasan karyawan terhadap efektivitas sistem remunerasi di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tahun 2008-2010. [Tesis]. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia; 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010- 2025. Peraturan Menteri Penerapan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang road map reformasi birokrasi 2010- 2014. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011, tentang pedoman penyusunan road mapreformasi birokrasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 pedoman umum reformasi birokrasi. Kusnadi D. The changing of institutional status and quality of hospital patient care in hospital. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. 2012; 7 (2): 63-67. Sulistiadi, W. Sistem anggaran rumah sakit yang berorientasi kinerja untuk meningkatkan kualitas keuangan publik. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. 2008; 2 (5): 234-240. Schmidt HH, Selten R, Wiesen D. How payment systems affect physicians’ provision behaviour; An experimental investigation. Journal of Health Economics. 2011; 30 (4):637– 646. Schmitz H.Practice budgets and the patient mix of physicians; The effect of aremuneration system reform on health care utilisation. Journal of Health Economics. 2013; 32 (6):1240– 1249
DOI: https://doi.org/10.22146/jkki.v6i3.29669
Article Metrics
Abstract views : 10486
| 
views : 16889
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI [ISSN 2089 2624 (print); ISSN 2620 4703 (online)] is published by Center for Health Policy and Management (CHPM). This website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Built on the Public Knowledge Project's OJS 2.4.8.1.
View My Stats