Governance of Street Vendors in A Perspective of State-Society Relation in Solo

https://doi.org/10.22146/jkap.8180

Sudarmo Sudarmo(1*)

(1) Dosen Jurusan Administrasi Publik Fisipol Universitas Sebelas Maret
(*) Corresponding Author

Abstract


Kegiatan ekonomi sektor informal yang dijlankan oleh pedagang jalanan (street vendors) di Kota Solo secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun, keberadaan pedagang jalanan yang sebagian besar berasal dari pendatang luar daerah, ditanggapi secara negatif oleh pemkot Solo. Implikasi dari hal tersebut adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para pedgang jalanan dikontrol oleh pemerintah daerah dan elit berkuasa lainnya. Semenjak adanya pembatasan akses partisipasi pedgang jalanan terhadap proses pengambilan kebijakan maka tata kepemerintahan Kota Solo mulai memberdayakan pedagang jalanana untuk membangun jejaring kerja. Membangun jejaring kerja merupakan hal yang sangat vital bagi kemampuan bertahan pedagang jalanan. Semakin banyak jejaring kerja yang dimiliki maka semakin tinggi pula kemampuan para pedagang jalanan untuk bertahan. Namun, para pedagang jalanan yang tidak memiliki atau sedikit memiliki jejaring kerja merupakan pihak-pihak yang cenderung rapuh dalam menghadapi persaingan dunia usaha.

Keywords


pedagang jalanan; tata kepemerintahan; partisipasi; pemerintah kota dan jejaring kerja

Full Text:

PDF



DOI: https://doi.org/10.22146/jkap.8180

Article Metrics

Abstract views : 1447 | views : 1120

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2015 Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.