Pengelolaan kesehatan reproduksi pengungsi pasca bencana gempa di kabupaten Lombok Timur

https://doi.org/10.22146/bkm.45069

Nurhidayati Nurhidayati(1*), Retna Siwi Padmawati(2), Abdul Wahab(3)

(1) Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
(2) Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
(3) Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
(*) Corresponding Author

Abstract


Tujuan: Menggambarkan pengelolaan kesehatan reproduksi pada ibu hamil, ibu bersalin/ibu nifas dan bayi baru lahir pada pengungsi korban bencana gempa di Kabupaten Lombok Timur. Metode: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus dengan wawancara mendalam terhadap 21 informan yang terdiri dari 6 stakeholder Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, 4 pemberi layanan, 9 penerima layanan, 2 lintas sektoral, dan analisis data sekunder, serta studi dokumentasi. Hasil: Sebagaian besar informan belum pernah mendengar istilah PPAM (paket pelayanan awal minimum); dan pengelolaan kesehatan reproduksi pengungsi pasca gempa belum teroganisisr dengan baik. Struktur organisasi pengelolaan kespro tingkat kabupaten baik dalam masa tanggap darurat dan fase rehabilitasi belum terbentuk. Namun, jenis kegiatan pelayanan yang diberikan oleh  tenaga kesehatan seperti bidan, perawat dan dokter dari puskesmas yang tidak terdampak. tetap berjalan. Kegiatan tersebut adalah ANC, pertolongan persalinan, deteksi resiko tinggi, dan rujukan kasus.  Pelayanan KB dan alat kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan penting pada masa tanggap darurat; serta kebutuhan tenda asmara tidak diberikan. Akibatnya, terjadi peningkatan kasus resti ibu dan neonatal, serta terjadi peningkatan bumil K1 pada masa rehabilitasi. Penyediaan tenda kespro untuk pelayanan persalinan, ibu hamil dan maternitas tersedia atas kerja sama dengan organisasi luar negeri, namun hanya ada satu untuk seluruh kabupaten. Selain fasilitas dan logistic serta sanitasi yang terbatas, petugas juga kurang peka terhadap kebutuhan dasar lain. Simpulan: Terjadi kesenjangan pelayanan yang diberikan dengan paket pelayanan awal minimum yang merupakan standar pelayanan kesehatan reproduksi pada saat krisis. Diperlukan persiapan pemerintah daerah melalui OPD terkait segera menyusun Disaster Management Plan pada semua tahap mulai dari rencana mitigasi, kontingensi, tanggap darurat maupun rehabilitasi yang komprehensif.

Keywords


pengelolaan; kesehatan reproduksi; pengungsi; bencana; PPAM



References

  1. Alburo-Cañete, K. Z. K. (2014) ‘Bodies at Risk: “Managing” Sexuality and Reproduction in the Aftermath of Disaster in the Philippines’, Gender, Technology and Development, 18(1), pp. 33–51. doi: 10.1177/0971852413515356.
  2. Anies (2018) Manajemen Bencana. Cetakan I. Yogyakarta: Gosyen Publising, Yogyakarta.
  3. BNBP (2018) ‘Data Informasi Bencana Indonesia’. http://bnpb.cloud/dibi/laporan4.
  4. BPBD Kabupaten Lombok Timur (2015) ‘Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur’, p. 225. BPBD Kabupaten Lombok Timur (2018) ‘Laporan Gempa Lombok Timur’, p. 12.
  5. BPBD Provinsi NTB (2018) ‘Korban Gempa Lombok 556 Jiwa, Mensos: Status Masih Bencana Daerah’. Jakarta, IDN Times.
  6. Creswell, J. W. (2009) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 3rd Editio, New Directions for Teaching and Learning. 3rd Editio. University of Nebraska- Lincoln. doi: 10.1002/tl.20234.
  7. Cutter, S. L. (2017) ‘The forgotten casualties redux: Women, children, and disaster risk’, Global Environmental Change. Elsevier Ltd, 42, pp. 117–121. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2016.12.010.
  8. Depkes.RI (2011) ‘Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana: Mengacu pada standar internasional’, pp. 1–193. Available at: http://www.searo.who.int/indonesia/documents/ermpub-technicalguidelines.pdf?ua=1. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (2018) ‘Laporan Dinas Kesehatan’.
  9. Dinas Kesehatan Lombok Timur (2018) ‘Laptah KIA DINAS KESEHATAN KAB.LOMBOK TIMUR TAHUN 2018’, p. 56.
  10. Green.Judith, T. N. (2004) Qualitative Methods for Health Research. 4th Editio. Edited by Jai Seaman.
  11. British. Manullang, M. (2015) Dasar-Dasar Manajemen. cetakan ke. UGM PRESS.
  12. Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2013) ‘Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan’, pp. 1–21.
  13. Muninjaya.AG (2004) Manajemen Kesehatan. Ke Dua. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
  14. Nazamudin (2007) ‘Kebijakan Ekonomi Untuk Mitigasi Bencana Dan Pemulihan Pasca Bencana : Pelajaran dari Bencana Tsunami di Aceh’.
  15. Presiden Republik Indonesia (2007) ‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana’, pp. 1–5. doi: 10.1007/s13398-014-0173-7.2.
  16. Pyone, T. et al. (2015) ‘Data collection tools for maternal and child health in humanitarian emergencies: a systematic review’, Bulletin of the World Health Organization, 93(9), p. 648–658A. doi: 10.2471/BLT.14.148429.
  17. Pyone, T. et al. (2018) ‘Data collection tools for maternal and child health in humanitarian emergencies: a systematic review’, Russia Today, (May), pp. 648–658. doi: 10.2471/BLT.14.148429.
  18. Ruslan, A. (2016) Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan II. Edited by AR-RUZZ Media. Yogyakarta.
  19. Siriwardana, C. S. A., Jayasiri, G. P. and Hettiarachchi, S. S. L. (2018) ‘Investigation of efficiency and effectiveness of the existing disaster management frameworks in Sri Lanka’, Procedia Engineering. Elsevier B.V., 212(2017), pp. 1091–1098. doi: 10.1016/j.proeng.2018.01.141.
  20. Siswanto.B.H (2016) Pengantar Manajemen. Ke 12. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
  21. Siti Nuruniyah (2014) ‘Evaluasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Pengungsi Rawan Bencana Erupsi Merapi’, pp. 57–61.
  22. Sujudi.A (2005) ‘Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia, Sisi Kesehatan dan Lingkungan, Symposium Disaster Management System Related to Health and Environment Aspect in Indonesia, Yogyakarta.
  23. Tatuil, S., Mandagi, C. K. F. and Sulaemana, E. (2017) ‘Kajian Peran Tenaga Kesehatan dalam Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Wilayah Kerja Puskesmas Tumiting Kota Manado’, E Journal Health, pp. 1–8. Available at: https://ejournalhealth.com/index.php/medkes/article/viewFile/287/279.
  24. Trisnantoro. L (2005) ‘Desentralisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerintah’,. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
  25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009).
  26. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999’ (1999).
  27. UNFPA, Kementerian Kesehatan, R. I. (2015) ‘PPAM Kesehatan Reproduksi’, in. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, p. 147.
  28. UNISDR (2018) UNISDR annual report 2017. WHO (2000) Reproducitve Health during Conflict and Displacement. Geneva: Departement of Reproductive Health and Research World Health Organitation, Geneva.
  29. WHO (2012) ‘Integrating sexual and reproductive health into health emergency and disaster risk management’, (October), pp. 1–4. Available at: http://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/SRH_policybrief/en/.
  30. Yin.K.Robert (2015) Study Kasus Desain & Metode. 14 (Edisi. Edited by P. R. G. Persada. Jakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/bkm.45069

Article Metrics

Abstract views : 11385 | views : 9542

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share


Copyright (c) 2019 Berita Kedokteran Masyarakat

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Berita Kedokteran Masyarakat ISSN 0215-1936 (PRINT), ISSN: 2614-8412 (ONLINE).

Indexed by:

 

Web Analytics Visitor Counter