PENGUNGKAPAN ASET TAKBERWUJUD DAN RELEVANSINYA TERHADAP NILAI PASAR SAHAM (STUDI PADA PERUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA)

Abstract

Tujuan --- Penelitian ini bertujuan menginvestigasi tingkat pengungkapan aset takberwujud dan apakah pengungkapan serta nilai aset takberwujud tersebut mempunyai relevansi nilai pada perusahaan berbasis teknologi di Indonesia. Desain/Metodologi/Pendekatan --- Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis konten dan analisis regresi berganda. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berkaitan dengan informasi harga saham, nilai buku, laba bersih, jumlah saham yang beredar, total aset takberwujud dan catatan atas laporan keuangan. Temuan --- Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata tingkat pengungkapan wajib aset takberwujud pada perusahaan berbasis teknologi yang ada di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 68%. Pengungkapan wajib aset takberwujud merupakan informasi yang relevan. Amandemen PSAK 19 mendorong indikator tertentu dalam meningkatkan kepatuhan atas informasi aset takberwujud yang sebelumnya tidak diatur sebelum amandemen. Sementara itu, total aset takberwujud bernilai relevan dengan harga saham yang menunjukkan bahwa tingkat kapitalisasi aset takberwujud di era ekonomi baru dapat direspon dengan baik oleh pelaku pasar. Batasan/Implikasi --- Penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan, praktiks dan akademiks terkait dengan relevansi nilai aset takberwujud. Keterbatasan penelitian ini adalah perioda penelitian dan sampel penelitian yang hanya mencakup perusahaan berbasis teknologi tinggi di Indonesia Originalitas/Nilai --- Aset takberwujud yang dimiliki perusahaan pada era ekonomi baru semakin kompleks, sehingga perlu pengujian untuk mendapatkan bukti secara empiris, apakah nilai aset takberwujud tersebut merupakan informasi yang relevan mempengaruhi harga saham. Selain itu, penelitian ini menganalisis tingkat pengungkapan dan total nilai aset takberwujud yang dikapitalisasi oleh perusahaan berbasis teknologi di Indonesia setelah amandemen PSAK 19.