ANALISIS KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL TERHADAP KEMAMPUAN MENCEGAH DAN MENDETEKSI FRAUD DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (Studi Kasus di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta)

Abstract

Fenomena kecurangan (fraud) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara umum mengancam pelaksanaan program rersebut. Fraud yang terjadi dalam program JKN mulai mengancam rumah sakit selaku FKRTL. Dalam upaya mengatasi potensi fraud yang terjadi tersebut, rumah sakit perlu membangun program sebagai pedoman untuk menghadapi fraud sesuai dengan amanat Permenkes No. 36 Tahun 2015 dan Peraturan BPJS Kesehatan No. 7 tahun 2016 yang menyatakan bahwa rumah sakit selaku FKRTL wajib membangun sistem pencegahan fraud JKN. Oleh karena itu, rumah sakit memerlukan auditor internal yang kompeten untuk membantu manajemen dalam menerapkan pengawasan yang efektif, mengelola risiko, dan mengevaluasi kecukupan prosedur untuk tata kelola mencegah, mendeteksi, dan menanggapi fraud. Penelitian ini mendeskripsikan pentingnya kompetensi auditor internal dalam kemampuan untuk mencegah dan mendeteksi fraud dengan mendefinisikan teori kompetensi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta (SPI RS Bethesda Yogyakarta) dengan menggunakan teknik kuesioner, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan rerangka kompetensi inti auditor internal yang disusun oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) untuk menganalisis secara deskriptif dengan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan simpulan terhadap kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud program JKN yang melekat pada fungsi auditor internal SPI RS Bethesda Yogyakarta. Kesimpulan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu SPI RS Bethesda Yogyakarta belum melakukan prosedur pencegahan dan pendeteksian fraud JKN secara efektif karena kompetensi belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala dihadapi oleh auditor internal SPI RS Bethesda Yogyakarta yaitu kesenjangan kompetensi yang dikuasai ketua SPI dan staf SPI sehingga perlu dilakukan pembelajaran dan pengembangan.