Apakah Kecukupan Pengungkapan LKPD Dipertimbangkan dalam Perumusan Opini Audit BPK? (Studi Kasus di Indonesia)

https://doi.org/10.22146/abis.v2i4.59357

Mohammad Iqbal(1*)

(1) Maksi FEB UGM
(*) Corresponding Author

Abstract


Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana tingkat pengungkapan LKPD tahun 2013 dan 2014 yang memperoleh opini WTP. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diabaikannya kriteria kecukupan pengungkapan oleh auditor BPK dalam merumuskan opininya. Pengukuran tingkat pengungkapan wajib LKPD dilakukan dengan teknik   berdasarkan kriteria Government Compliance Index (GCI) yang telah dimutakhirkan  Sedangkan identifikasi faktor-faktor penyebab terjadi kasus yang diteliti dilakukandengan teknik pencocokan pola ( ) dan strategi pengembangan penjelasan tandingan ( . Hasil   membuktikanbahwa rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD tahun 2013-2014 yang memperoleh opini WTP masih rendah, yaitu 53,79% dan 56,14%. Sementara itu, hasil analisis dengan teknik pencocokan pola menunjukkan bahwa auditor BPK menganggap kekurangan penyajian pengungkapan wajib bukan sebagai salah saji yang material dan memutuskan untuk tidak memodifikasi opininya. Sedangkan hasil pengembangan penjelasan tandingan menunjukkan adanya faktor-faktor lain yang turut berkontribusi menyebabkan terjadinya kasus yang diteliti, antara lain pelaksanaan prosedur pengujian pengungkapan yang tidak memadai, toleransi auditor tingkat atas terkait kekurangan pengungkapan LKPD, dan adanya tekanan politik eksternal.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, : audit sektor publik, opini audit, kecukupan pengungkapan, pertimbangan profesional, materialitas, independensi, GCI, pencocokan pola, penjelasan tandingan

Full Text:

PDF


References

Anwar, A.B. (2010). Analisis pengaruhkinerja keuangan dan kualitaspengungkapan informasiterhadap saham. Tesistidak dipublikasikan.Universitas Indonesia.Arens, A.A., Elder, R.J., dan Beasley,M.S. (2014).. Edisi ke-15. USA:Pearson Education Limited.Arifin, J. (2014). Isomorphic pressuresinfluencing the levelmandatory disclosure withinfinancial statementsindonesian local governments.Disertasi tidak dipublikasikan.Curtin University, SchoolAccounting.Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia (BPK). (2008). Ikhtisarhasil pemeriksaan semestertahun 2008. Jakarta.. (2011). Ikhtisarhasil pemeriksaan semestertahun 2011. Jakarta.. (2012). Buletinteknis No. 01 tentang pelaporanhasil pemeriksaan atas laporankeuangan pemerintah. Jakarta.. (2013). Panduanpemeriksaan laporan keuangandaerah. Jakarta.. (2013). Petunjukteknis penetapan batasmaterialitas. Jakarta. . (2015). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2015. Jakarta.Bawono, I.R., dan Singgih, E.M. (2010). Faktor-faktor dalam diri auditor dan kualitas audit: studi padaKAP ‘ ’di indonesia. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 14(2).Bourn, S.J. (2007).,West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.Boynton, W.C., dan Johnson, R.N.(2006)..Edisi ke-8. USA: John Wiley &Sons, Inc.Creswell, J.W. (2014)..Edisi ke-4. Sage Publications,Inc.Evans, T.G. (2003)..South Western: Thomson.Galani, D., Alexandridis, A., dan Stavropoulos, A. (2011). The association between the firm characteristics and corporate mandatory disclosure, the case of Greece. World Academy ofScience, Engineering and Technology, 77, 101- 107.Gustavson, M. (2015). Does good auditing generate quality of government? The Quality ofGovernment Institute, Department of Political Science, University of Gothenburg, Göteborg.Halim, A. (2014).,Jakarta: Salemba Empat.Halim, A., dan Abdullah, S. (2006).Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. JurnalAkuntansi Pemerintahan Volume 2, Nomor 1, Hal.: 53-64, 2006.Hendriksen E.S., dan Van Breda, M.F.(2002). .McGraw-Hill.Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A. (2011).London: Sage Publications Ltd.Hilmi, A.Z., dan Martani, D. (2012). Analisis faktor-faktor yangmempengaruhi tingkatpengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.Jurnal ASPAK No. 17 Universitas Indonesia, Jakarta (SNA 15 Banjarmasin).International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).(2010). The international standards of supreme auditinstitutions (ISSAI). Dapat diakses pada www.issai.org [Diakses pada 12 November 2015 pukul 09.00].Jensen, M.C., dan Meckling, W.H.(1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.Khasanah, N.L. dan Rahardjo, S.N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, No. 3, TahunHalaman 39 dari 452014, Halaman 1-11, ISSN (Online): 2337-3806.Lesmana, S.I. (2014). Pengaruhkarakteristik pemerintahdaerah terhadap tingkatpengungkapan wajib diIndonesia. Tesis tidak dipublikasikan. Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.Mahmudi. (2010).Yogyakarta: UPP STIM YKPN.Martani, D. dan Liestiani, A. (2012). Disclosure in local government financial statements: the case of Indonesia. Global Review of Accounting and Finance, Vol. 3. No. 1. March 2012. 67 – 84.Moleong, L.J. (2011).EdisiRevisi. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara KesatuanRepublik Indonesia. Jakarta.. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.Jakarta.. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta.. (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta.. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan.Jakarta.Ritonga, I.T., dan Suhartono, E. (2012).LKMPDRobbins, W. A., dan Austin, K. R. (1986). Disclosure quality in governmental financial reports:An assessment of the appropriateness of a compound measure. Journal of Accounting Research, 412-421.Ryan, C., Stanley, T., dan Nelson, M.(2002). Accountability disclosures by Queensland local government councils: 1997– 1999. Financial Accountability & Management, 18(3), 261-289.Samelson, D., Lowensohn, S., dan Johnson, L.E. (2006). The determinants of perceived audit quality and auditee satisfaction in local government. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 18 (2), 139-166.Setyaningrum, D. dan Syafitri, F.(2012). Analisis pengaruhkarakteristik pemerintahdaerah terhadap tingkatpengungkapan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 9 Nomor 2.Halaman 40 dari 45Sugiyono. (2012).Bandung: Alfabeta.Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R.(2011). Pengaruh karakteristikpemerintah daerah terhadapkepatuhan pengungkapan wajibdalam laporan keuanganpemerintah daerah (Studiempiris pada kabupaten/kota diIndonesia). Jurnal Akuntansidan Auditing, 8(1), 30-42.Suwardjono.(2014).. Edisi Yogyakarta: BPFE.ketiga.Trochim, W.M. (1989). Outcomepattern matching and programtheory. Evaluation and programplanning. 12 (4), pp. 355-366.Wahyuni, S. (2012).. Jakarta: SalembaEmpat.Yin, R.K. (2014).. SagePublications Inc.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v2i4.59357

Article Metrics

Abstract views : 758 | views : 760

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500