HUBUNGAN KUALITAS REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DENGAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK DI PEMERINTAH DIY

https://doi.org/10.22146/abis.v4i1.59340

Falilla Amalia(1*)

(1) Maksi FEB UGM
(*) Corresponding Author

Abstract


This research aims to evaluate the quality of Local Government Work Unit (SKPD)’s financial report review conducted by The Yogyakarta Special Region’s Inspectorate Agency, and to analyze the correlation between the review’s quality and the number of findings reported by the State Audit Agency (BPK). This researh uses a mixed approach method. The data used consist of primary data and secondary data, obtained through interviews and by using archive and document collections. The respondents for this research are auditors of the Inspectorate Agency who reviewed the finalcial report. The SKPDs involved here represent institutional, financial, planning, and monitoring fields. The results of this results show that the financial report review performed by the Provincial Inspectorate Agency shows high compatibility with the criteria set by each SKPD, namely, 84.47%; 80.26%; 81.05%; 85.53%, respectively. This research shows that there is a negative correlation between the review quality and the number of findings recorded by BPK, the correlation coefficient value is -0.949, which shows that there is a strong relationship between the variables. This means that the high quality of financial report review can reduce the number of findings by BPK

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, : Provincial Inspectorate, Financial Report Review, Inspection Findings

Full Text:

PDF


References

Asfari, R. K. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Audit Intern di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Bastian, I. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.Behn, B.K., Carcello, J.V., Hermanson, D.R., & Hermanson, R.H. 1997. The Determinants of Audit Client Satisfaction among Clients of Big 6 Firms. Accounting Horizons, 11 (1): 7-24.Boynton, W.C., Johnson, R.N., dan Kell, W.G. 2003. Modern Auditing, Edisi 7. Erlangga. Jakarta.Creswell, J.W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4nd Edition. Sage.Damayanti, M. 2015. Pengaruh Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Dona, S. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Inspektorat Kota Payakumbuh). Tesis. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.DeAngelo, L.E. 1981. Auditor size and Audit Quality. Journal off Accounting and Economics, Vol. 3, No.2, pp. 183-99Kusharyanti. 2003. Temuan penelitian mengenai kualitas audit dan kemungkinan topik penelitian di masa datang. Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Desember). Vol. 14 No.3.Mulyadi. 2002. Auditing. Salemba Empat. Jakarta.Nurdiono. 2014. Analisis Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia. Disertasi. Program Doktor Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan NegaraRepublik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah.Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Republik Indonesia, BPK RI, 2006, Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah.Ritonga, I.T. 2010. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta.Sawyer, L.B, et.al. 2005. Internal Auditing. Edisi ke-5. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta. Bandung.Windarsih, Dwi. 2015. Hubungan Kualitas Reviu laporan Keuangan dengan Temuan Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY. Tesis. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v4i1.59340

Article Metrics

Abstract views : 389 | views : 487

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500