Implementasi kebijakan menurut Goerge C Edward III (1980) dalam (Subarsono, 2005) dipengaruhi oleh beberapa perspektif antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi/respon, dan struktur birokrasi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah banyak yang belum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Riset ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab yang memengaruhi belum sesuainya implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah dengan kebijakan yang ditetapkan.Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara terhadap pejabat yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di tingkat PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Untuk memudahkan Pemerintah Daerah Bangka Tengah memperbaiki pengelolaan Barang Milik Daerah maka dilakukan benchmarking terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Gunung Kidul. Hasil riset menunjukkan bahwa dari 17 faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat 8 faktor penyebab yang memengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Bangka Tengah belum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Gunung Kidul.
Keywords
Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/respon, Struktur Birokrasi
BPK RI n.d. IHPS I 2015.BPK RI n.d. IHPS II 2015.Creswell, J.W. 2014. Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th ed. SAGE Publications,Inc.Dunn, W.N. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice Hall International Englewood.Halim, A. and Kusufi, M. 2014. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat.Handoko, H. 1999. Manajemen 2nd ed. BPFE UGM Yogyakarta.Herabudin 2016. Studi Kebijakan Pemerintah. Dari Filosofi ke Implementasi. Pustaka Setia Bandung.Herdiansyah, H. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial 1st ed. Salemba Humanika Jakarta.KBBI n.d. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.Kurniawan, Y. n.d. ’Analisis Kendala Penerapan Penyusutan Aset Tetap Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.Miles, M.B. and Huberman, A.M. 1994. Qualitative Data Analysis Second. SAGE Publications,Inc.Nancy 2015. Implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.Novita, C. 2014. Analisis prosedur pengelolaan aset Pemda Propinsi Papua.Republik Indonesia 2006. Peraturan Pemerintah No.06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Republik Indonesia 2014. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Republik Indonesia 2010. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa.Republik Indonesia 2007. Permendagri No.17 tahun 2007 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Barang Milik Daerah.Republik Indonesia 2004. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Republik Indonesia 2003. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Siregar, D. 2004. Manajemen Aset. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.Subarsono, A. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar Jakarta.Sugiyono 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta Bandung.Wahab, S. 2016. Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara Jakarta.Yin, R.K. 2015. Studi Kasus. Desain & Metode 1st ed. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.