EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I)

https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59254

Fauzi Kurniawan(1*), Rusdi Akbar(2)

(1) Universitas Gadjah Mada
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Masyarakat menginginkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah. Akuntabilitas yang dimaksud ialah akuntabilitas keuangan dan kinerja. Untuk mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah melaksanakan suatu sistem pengukuran kinerja yang dinamakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem pengukuran kinerja ini awalnya diatur dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut telah diganti oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kinerja Kementerian Keuangan menunjukkan nilai yang memuaskan. Laporan evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap Laporan Kinerja Ditjen Perbendaharaan memperlihatkan nilai Laporan Kinerja yang memuaskan. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada instansi vertikal diperlukan agar dapat digunakan sebagai contoh untuk dilaksanakan di instansi vertikal lain.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan antar komponen SAKIP di KPPN Bandung I menggunakan Performance Blueprint dan menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam penerapan SAKIP pada KPPN Bandung I.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terwujud keselarasan antar komponen SAKIP dan analisis mengenai indikator kinerja memerlihatkan bahwa KPPN Bandung 1 masih memiliki kecenderungan untuk meningkatkan penyediaan pelayanan dibandingkan berupaya untuk memberikan dampak kepada masyarakat. Faktor-faktor yang berperan dalam penerapan SAKIP ialah Sumber Daya Manusia, Standard Operating Procedures, sarana dan prasarana, inovasi, dan aturan.Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mendorong untuk menerapkan SAKIP di KPPN Bandung 1. Faktor tersebut ialah isomorfisma koersif dan isomorfisma normatif. Isomorfisma normatif muncul karena kepemimpinan manajer yang baik sehingga dapat meningkatkan profesionalisme pegawai.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, Akuntabilitas kinerja, sistem pengukuran kinerja, Performance Blueprint, Logic Model, Empat Kuadran Friedman, indikator kinerja, isomorfisma.

Full Text:

PDF


References

Adiyarti, A., 2016. Evaluasi dan Strategi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo). Universitas Gadjah Mada.Akbar, R., Pilcher, R.A. & Perrin, B., 2015. Implementing performance measurement systems. Qualitative Research in Accounting & Management, 12(1), pp.3–33.Akbar, R., Pilcher, R. & Perrin, B., 2012. Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government. Pasific Accounting Review, 24(3), pp.262–291.Alchian, A.A., 1950. Uncertainty, Evolution and Economic Theory. The Journal of Polotical Economy, 58(3), pp.211–221.Artley, W., 2001. The Performance-Based Management Handbook Volume 3: Establishing Accountability for Performance, USA: The Performance-Based Management Special Interest Group (PBM SIG).23Ashworth, R., Boyne, G. & Delbridge, R., 2009. Escape from the iron cage? Organizational change and isomorphic pressures in the public sector. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(1), pp.165–187.Azis, M.I., 2016. Analisis Perbedaan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemrintah Kabupaten Gunungkidul. Universitas Gadjah Mada.Bastian, I., 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar 3rd ed., Jakarta: Erlangga.Batubara, A.H., 2006. Pelayanan Publik Sebagai Pintu Masuk dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, 3(2).Boyle, R., 2000. Performance Measurement In Local Government. In Conference of Peripheral Maritime Regions. pp. 1–43.Bryson, J.M., 2011. Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations 4th ed., San Francisco: Jossey-Bass.Creswell, J.W., 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th ed., USA: SAGE Publication.DiMaggio, P.J. & Powell, W.W., 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality In Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), pp.147–160.Friedman, M., 2009. Trying Hard Is Not Good Enough 1st ed., Booksurge Publishing.Friedman, M., DeLapp, L. & Watson, S., 2001. The Results and Performance Accountability Implementation Guide: Questions and Answers about How to Do the Work. www.raguide.org.Gianakis, G.A., 2002. The Promise Of Public Sector Performance Measurement: Anodyne Or Placebo ? Public Administration Quarterly, 26(1).Guba, E.G. & Lincoln, Y.S., 1985. Fourth Generation Evaluation as an Alternative. Educational Horizons, 63(4), pp.139–141.Hennink, M., Hutter, I. & Bailey, A., 2012. Qualitative Research Methods, Washington: SAGE Publication.Indudewi, D. & Nafasati, F., 2012. Pengaruh Insentif, Desentralisasi, Ukuran Kinerja dan Kejelasan Sasaran terhadap Kinerja Organisasi (Studi Kasus pada Fakultas-Fakultas di Lingkungan Universitas Semarang). Jurnal Dinamika Sosbud, 14(1), pp.53–62.Julnes, P. de L. & Holzer, M., 2001. Promoting the Utilization of Performance Measures in Public Organizations: An Empirical Study of Factors Affecting Adoption and Implementation. Public Administration Review, 61(6), pp.693–708.Kellogg, W.K., 2004. Logic Model Development Guide, Battle Creek, Michigan.Kerzner, H., 2001. Strategic Planning for Project Management Using a24Project Management Maturity Model, New York: John Wiley and Sons, Inc.Knowlton, L.W. & Phillips, C.C., 2013. The Logic Model Guidebook 2nd ed., California: SAGE Publication.Longo, P.J., 2002. The Performance Blueprint: An Integrated Logic Model Developed to Enhance Performance Measurement Literacy: The Case of Performance-Based Contract Management. In 2002 Annual Conference of the American Evaluation Association.Mahmudi, 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik 2, ed., Yogyakarta: UPP STIM YKPN.Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik 4th ed., Yogyakarta: Penerbit ANDI.Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2.McCoy, M. & Hargie, O.D.W., 2001. Evaluating evaluation: implications for assessing quality. International Journal of Health Care Quality Assurance, 14(6–7), pp.317–327.Meyer, J.W. & Rowan, B., 1977. Institutionalized Organizations : Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), pp.340–363.Nasir, M., 2010. Perubahan Sistem Penganggaran di Indonesia dan dampaknya pada Kinerja. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro. Semarang.Nurkhamid, M., 2008. Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 3(1), pp.45–75.Rizka, L. & Handayani, N., 2014. Implementasi Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 3(4), pp.1–16.Sadjiarto, A., 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 2(2), pp.138–150.Safrijal, Basyah, M.N. & Ali, H., 2016. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, 1, pp.176–191.Sari, I.P., 2015. Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Sleman). Universitas Gadjah Mada.Scott, C.D., Jaffe, D.T. & Tobe, G.R., 1993. Organizational Vision, Values and Mission 1st ed., Seattle: Crisp Publications, Inc.Sihaloho, F.L. & Halim, A., 2005. Pengaruh Faktor-Faktor Rasional, Politik dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VIII, (September).Sofyani, H. & Akbar, R., 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah25Daerah. , 10(2), pp.184–205.Sofyani, H. & Akbar, R., 2015. Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah Dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja : Jaai, 19(2), pp.153–173.Speklé, R.F. & Verbeeten, F.H.M.M., 2009. The use of performance measurement systems in the public sector: Effects on performance. Nyenrode Research & Innovation Institute (NRI) Research Paper, 9–8(2), pp.131–146.Stewart, J., 2004. The Meaning of Strategy In The Public Sector. Australian Journal of Public Administration, 63(4), pp.16–21.Syachbrani, W. & Akbar, R., 2013. Faktor-Faktor Teknis dan Keorganisasian yang Memengaruhi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 3(2), pp.447–464.UNDP, 1997. Governance for Sustainable Human Development - Human Development Report 1997, New York.Utomo, E.W., 2015. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Pendekatan Model Logika (Studi pada Pemerintah Kota Tarakan). Universitas Gadjah Mada.Wijaya, A.H.C. & Akbar, R., 2013. The Influence of Information , Organizational Objectives and Targets , and External Pressure Towards The Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. Journal of Indonesian Economy and Business, 28(1), pp.62–83.Wirawan, 2011. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.Yin, R.K., 2009. Case Study Research: Design and Methods 4th ed., California: SAGE Publication._____, Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme_____, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara_____, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara_____, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik_____, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan_____, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019_____, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah26_____, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah_____, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah_____, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 196/PMK.02/2015 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran_____, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-239/PB/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2015-2019.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59254

Article Metrics

Abstract views : 2770 | views : 6133

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500