ANALISIS PELAKSANAAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENERAPAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59244

Baihaqi Baihaqi(1*), Abdul Halim(2)

(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah, serta ketersediaan informasi publik, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengonsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah melakukan exercise Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012. Selain itu pemerintah juga telah berhasil menyusun dan menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LKSP) Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait konsolidasi laporan keuangan yang dilakukan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Reviu Atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2014—2016.Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam proses konsolidasi LKPP dan LKPD yang dilakukan di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan konsolidasi.Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat nasional yaitu terkait dengan ketersediaan data, perbedaan sistem akuntansi, kesulitan dalam mengidentifikasi akun-akun resiprokal, dan kendala sistem informasi. Adapun kendala yang dihadapi di tingkat wilayah antara lain terkait dengan kesulitan pengumpulan data, batas waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasi, perbedaan sistem akuntansi, dan permasalahan Sumber Daya Manusia.

Keywords


Abis, Abisugm, Abismaksi, Maksi, Maksiugm, Feb, Febugm, ugm, konsolidasi, laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan pemerintah daerah.

Full Text:

PDF


References

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2011, Laporan Hasil Reviu Badan Pemeriksa Keuangan atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2010.― 2014, Laporan Hasil Reviu Badan Pemeriksa Keuangan atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2013.― 2015, Laporan Hasil Reviu Badan Pemeriksa Keuangan atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2014.― 2016, Laporan Hasil Reviu Badan Pemeriksa Keuangan atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2015.Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi kedua. Salemba Empat: Jakarta.Bergmann, Andreas, Giuseppe Grossi, Iris Rauskala, dan Sandro Fuchs. 2016. Consolidation in The Public Sector: Methods and Approaches in Organisation for Economic Co-Operation And Development Countries. International Review of Administrative Sciences. Vol. 82 (4) 763-783.Cirstea, Andreea. 2014. The Need For Public Sector Consolidated Financial Statements. Procedia Economics and Finance. Vol. 15, 1289 – 1296.Creswell, John W. 2013. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approach. Edisi Ketiga. Diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.Grossi, Giuseppe, Elisa Mori, dan Federica Bardelli. 2014. From Consolidation to Segment Reporting in Local Government: Accountability Needs, Accounting Standards, and the Effect on Decision-Makers. Journal of Modern Accounting and Auditing. Vol. 10, 32-46.Halim, Abdul. 2012. Sebuah Pengantar Untuk Mengenal dan Memahami Akuntansi Sektor Publik, dalam Abdul Halim dan Syam Kusufi (penyunting), Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A.. 2014. Qualitative Research Methods. SAGE Publications. Inc, Amerika.International Monetary Fund. 2004. Government Finance Statistics Manual 2001 Companion Material: Consolidation Of The General Government Sector.IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board). 2015. IPSAS 35: Consolidated Financial Statements.Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury. 2010. Public Sector Accounting. Edisi keenam. Prentice Hall.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Dan Statistik Tingkat Wilayah Tahun 2015.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2013a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.― 2013b, Modul 3: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/201 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.― 2013a, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.― 2013b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.― 2013c, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.― 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.― 2015a, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2014.― 2015b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.― 2016a, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2015.― 2016b, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Matis, Dumitru dan Andreea Cirstea. 2015. Reflections On Public Sector Consolidated Financial Statements Research. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Oeconomica. Vol. 60, 70-82.Maxwell, Joseph A. 2013. Qualitative Research Design: An Interactive Approach. Sage Publication.Ratna, Dwi S. 2010. Kondisi Faktual Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam Abdul Halim, Yanuar E. Ristanto, dan I Wayan Karman (penyunting), Sistem Akuntansi Sektor Publik: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat-Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah-Kapita Selekta Sistem Akuntansi Sektor Publik. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.― 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.― 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.― 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.― 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Sekaran, Uma dan Roger Bougie. Research Methods for Business. A Skill-Builiding Approach. Edisi Keenam. Wiley.Yin, Robert K. 1987. Case Study Research: Design and Methods. Edisi Pertama. Diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir. Rajawali Press: Jakarta.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v6i1.59244

Article Metrics

Abstract views : 9205 | views : 18061

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500