EVALUASI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA YANG MEMPEROLEH OPINI TIDAK MENYATAKAN PENDAPAT PADA TAHUN 2016

https://doi.org/10.22146/abis.v6i2.59120

Yuda Pamungkas(1*), Abdul Halim(2)

(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


Evaluasi Atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yangMemperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat pada Tahun 2016. LKPPtahun 2016 akhirnya memperoleh opini WTP setelah 12 tahun terakhir selaluberopini TMP dan WDP. Namun demikian, masih terdapat LKKL tahun 2016sebagai bagian dari konsolidasian LKPP yang memperoleh opini TMP. Hasildari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara umum penyebab opiniTMP pada LKPD maupun LKKL yaitu lemahnya SPI atau SPI yang tidakberjalan dengan efektif. Upaya untuk meningkatkan kualitas LKKL telahdilakukan yang salah satunya dengan membentuk tim pembina keuangan KL.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memperoleh persepsi darisudut pandang tim pembina keuangan KL mengenai penyebab keenam KLtersebut memperoleh opini TMP di tahun 2016. Penelitian ini bersifatkualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melaluiteknik dokumentasi dengan dokumen utama yaitu LHP keenam LKKLberopini TMP di tahun 2016 dan wawancara dengan narasumber yang berasaldari tim pembina keuangan KL. Analisis data dilakukan dengan proses patternmatching, pembuatan logic models untuk mencari penyebab utama TMP, dancross case synthesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa opini TMPmuncul akibat lemahnya SPI dalam proses pengelolaan danpertanggungjawaban keenam KL tersebut. Kelemahan ini dalam persepsi timpembina keuangan terutama terjadi pada aspek lingkungan pengendaliansebagai bagian terpenting di dalam SPI.

Keywords


Abis, Abisugm, Maksi,Maksiygm, Feb, FebUgm, SPI, opini, kementerian, persepsi, TMP, LKKL

Full Text:

PDF


References

American Institution of CertifiedPublic Accountant (AICPA).2016. Modification to theOpinion in the IndependentAuditor’s Report, AU-C Section705.Arens, Alvin A., Randal J. Elder,Mark S. Beasley, Chris E. Hogan.2017. Auditing and AssuranceService, Sixteenth Edition. Essex,England: Pearson EducationLimited.Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2008.Ikhtisar Hasil PemeriksaanSemester I Tahun 2008.-----. 2016. Ikhtisar HasilPemeriksaan Semester I Tahun2016.-----. 2017. Ikhtisar HasilPemeriksaan Semester I Tahun2017.-----. 2017. Laporan HasilPemeriksaan Atas LaporanKeuangan Badan Keamanan LautNegara Tahun 2016. 15 Mei.-----. 2017. Laporan HasilPemeriksaan Atas LaporanKeuangan Badan EkonomiKreatif Tahun 2016. 24 Mei.-----. 2017. Laporan HasilPemeriksaan Atas LaporanKeuangan Bendahara UmumNegara Tahun 2016. 15 Mei.-----. 2017. Laporan HasilPemeriksaan Atas LaporanKeuangan Kementerian Kelautandan Perikanan Tahun 2016. 15Mei.-----. 2017. Laporan HasilPemeriksaan Atas LaporanKeuangan Kementerian Pemudadan Olahraga Tahun 2016. 18Mei.-----. 2017. Laporan HasilPemeriksaan Atas LaporanKeuangan Komisi Nasional HakAsasi Manusia Tahun 2016. 15Mei.-----. 2017. Laporan HasilPemeriksaan Atas LaporanKeuangan Lembaga PenyiaranPublik Televisi RepublikIndonesia Tahun 2016. 18 Mei.-----. 2017. Laporan HasilPemeriksaan Atas LaporanKeuangan Pemerintah PusatTahun 2016. 18 Mei.-----. 2017. Peraturan BPK RI Nomor1 Tahun 2017 tentang StandarPemeriksaan Keuangan Negara.6 Januari.Boynton, William C. dan RaymondN. Johnson. 2006. ModernAuditing: Assurance Service andthe Integrity of FinancialReporting. Edisi kedelapan. NewYork: John Wiley & Sons Inc.Direktorat Jenderal Perbendaharaan.2016. Surat Keputusan DirekturJenderal Perbendaharaan NomorKEP-89/PB/2016 tentang Tim18Pembina Sistem AkuntansiPemerintahan Berbasis Akrualdan Percepatan PeningkatanKualitas Laporan KeuanganKementerianNegara/Lembaga/BendaharaUmum Negara. Direktur JenderalPerbendaharaan. 12 Februari.Hennink, Monique M., Inge Hutter,and Ajay Bailey. 2011.Qualitative research methods.London: SageKementerian Keuangan. 2013.Peraturan Menteri KeuanganNomor 213/PMK.05/2013tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Pemerintah Pusat.Menteri Keuangan RI. 30Desember.-----. 2015. Peraturan MenteriKeuangan Nomor177/PMK.05/2015 tentangPedoman Penyusunan danPenyampaian Laporan KeuanganKementerian/Lembaga. MenteriKeuangan RI. 22 September.-----. 2016. Peraturan MenteriKeuangan Nomor181/PMK.06/2016 tentangPenatausahaan Barang MilikNegara. Menteri Keuangan RI.28 November.-----. 2016. Peraturan MenteriKeuangan Nomor222/PMK.05/2016 tentangPerubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor177/PMK.05/2015 tentangPedoman Penyusunan danPenyampaian Laporan KeuanganKementerian/Lembaga. MenteriKeuangan RI. 30 Desember.Lasena, Sirajudin. 2013. AnalisisFaktor Pada Opini DisclaimerBPK Atas Laporan KeuanganPemerintah Daerah KabupatenBolaang Mongondow UtaraTahun Anggaran 2011. Tesis.Magister Ekonomi PembangunanUniversitas Gadjah Mada.Yogyakarta.Mulyadi. 2002. Auditing, Buku Dua,Edisi Ke Enam. Jakarta: SalembaEmpat.Peraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan.Presiden Republik Indonesia. 22Oktober.Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah.Presiden Republik Indonesia. 28Agustus.Putri, Anita Yanuar. 2013. AnalisisPermasalahan PelaporanKeuangan Instansi PemerintahBerstatus Disclaimer tahun 2011:Studi Kasus Di KementerianPendidikan dan Kebudayaan.Tesis. Magister AkuntansiUniversitas Indonesia.Rahmanti, Virginia Nur dan ArumPrastiwi. 2011. Analisis FaktorFaktor Yang MenyebabkanLaporan Keuangan PemerintahDareah Beropini Disclaimer.Jurnal AkuntansiMultiparadigma (JAMAL).Volume 2. Nomor 2. 186-368.Agustus 2011.Republik Indonesia. 2017. LaporanKeuangan Pemerintah PusatTahun 2016 (Audited). 15 Mei.Sekaran, Uma dan Roger Bougie.2013. Research Methods forBusiness: A Skill BuildingApproach. Sussex, UnitedKingdom: John Wiley & SonsLtd.Triharta, A.B. 2004. Mengapa HarusEntitas Pelaporan. Komite19Standar Akuntansi Pemerintah.25 Juni. Diakses pada 22November 2017.http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art3.pdfUU Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara. PresidenRepublik Indonesia. 28 April.UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara.Presiden Republik Indonesia. 14Januari.UU Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab KeuanganNegara. Presiden RepublikIndonesia. 19 Juli.UU Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan.Presiden Republik Indonesia. 30Oktober.Yin, Robert K. 2014. Case StudyResearch: Design and Methods.Washington: Sage.



DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v6i2.59120

Article Metrics

Abstract views : 678 | views : 672

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

 

 Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

______________________________________________________________________________________________________

2302 - 1500