_logo2.png){kind=logo}
* Corresponding Author
ANALISIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG DISEBABKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58798 Bayu Jaya Kusuma(1*), Suyanto Suyanto(2)
(1) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(2) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
(*) Corresponding Author
Abstract
ABSTRACT
Based on the Semester Examination Index (IHPS) I 2017 issued by the Supreme Audit Board (BPK), it is known that the level of regional loss settlement caused by third parties is still low, at 12.89%. In addition, the procedures for resolving state/regional losses caused by third parties are not clearly regulated in the legislation, thus giving rise to differences in the settlement process for various regional governments. This study aims to identify factors that influence the level of regional loss settlement to third parties and provide recommendations on procedures that can be done to ensure the settlement of regional losses caused by third parties.
This research was carried out on 2 regional governments that have the highest level of regional losses settlement and 2 local governments with the lowest level of regional losses settlement in the Java and Bali area. This study uses qualitative methods with data collection techniques through written interviews and telephone interviews with officials and staff of the regional government inspectorates under study. In addition, this study also uses document analysis such as regional loss monitoring reports and audit reports published by the BPK.
The results of the study indicate that the level of regional loss settlement against third parties is influenced by the commitment of the regional government, audit procedures, third party cooperation, and the constraints faced by local governments in resolving regional losses. The settlement of regional losses to third parties can be done in several ways, namely by deliberation for consensus, arbitration and alternative dispute resolution, as well as litigation through civil lawsuits in court.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Referensi Anwar, Saiful. 2017. “Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada KONI).” Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017. _____. 2017. Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kota Probolinggo Semester II Tahun 2017. Desember 2017. _____. 2017. Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Situbondo Semester II Tahun 2017. Desember 2017. _____. 2017. Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri Semester II Tahun 2017. Desember 2017. _____. 2017. Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo Semester II Tahun 2017. Desember 2017. _____. 2017. Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gianyar Semester II Tahun 2017. Desember 2017. _____. 2017. Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember Semester II Tahun 2017. Desember 2017. _____. 2017. Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Provinsi Banten Semester II Tahun 2017. November 2017. _____. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Desember 2017. _____. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016. Mei 2017. _____. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Pemerintah Kabupaten Jember. Desember 2017. _____. 2018. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. Januari 2018. Creswell, John W. 2016. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Gibbs, G.R. 2007. “Analyzing Qualitative Data”. Dikutip dalam John W. Creswell, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) Harianto, Teguh. 2008. “Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara.” Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 33, Jakarta: Pradnya Paramita. 2003. Makahinda, Andro Henkung Banua. 2016. “Analisis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus pada Kasus Korupsi Biaya Operasional Kendaraan PT Jogja Tugu Trans).” Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. 5 Desember 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Presiden Republik Indonesia. 13 Oktober 2016. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Presiden Republik Indonesia. 16 Januari 2015. Rahmanto, Arif. 2014. “Tanggung Jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara Terhadap Penyelesaian Kerugian Negara dalam Pengelolaan Barang Milik Negara.” Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada. Ryketeng, Masdar. 2016. “Analisis Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul).” Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada. Simamora, Yohanes Sogar. 2009. Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Subiyanto, Ibnu. 2011. Kerugian Keuangan Negara Vs Kerugian Negara. Disunting oleh Abdul Halim dan Icuk Rangga Bawono. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Sutedi, Adrian. 2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika. Syahril, Rizki Alfi. 2013. “Identifikasi Kerugian Negara pada Pemerintahan Daerah: Kasus di Indonesia.” Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada. Tuanakotta, Theodorus M. 2014. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat. Tuanakotta, Theodorus M. 2014. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Presiden Republik Indonesia. 16 Agustus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Presiden Republik Indonesia. 21 November. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Presiden Republik Indonesia. 14 Januari. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Presiden Republik Indonesia. 29 Maret. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia. 19 Juli. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Presiden Republik Indonesia. 30 Oktober. Wulandari, Riyanita. 2010. “Penyelesaian kerugian Negara terhadap Bendahara Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 tahun 2007.” Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada.
DOI: https://doi.org/10.22146/abis.v6i4.58798
Article Metrics
Abstract views : 1407
| 
views : 5489
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
______________________________________________________________________________________________________
2302 - 1500