Cover Image

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN KOMPENSASI DAS CILIWUNG (Public policy analysis on the development of a compensation institution model at Ciliwung Watershed)

https://doi.org/10.22146/jml.18502

Lukas R. Wibowo(1*)

(1) Pusat Penelitihan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Departemen Kehutanan Jalan Gunung Batu No. 5 Bogor
(*) Corresponding Author

Abstract


ABSTRAK

Penelitian dilakukan di DAS Ciliwung pada tahun 2003 dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam rangka untuk lebih mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam maka juga dilakukan  observasi dan wawancara langsung dengan multi-pihak. Untuk melengkapi data yang ada maka dalam penelitian ini juga didukung oleh berbagai data sekunder dari berbagai sumber.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual maupun peraturan yang terkait dengan DAS masih lemah. Bahkan bila dilihat secara operasional sangat mengkawatirkan dimana (9.1 %) menyatakan sangat tidak memadai dan (90.9 %) menyatakan kurang memadai. Sehingga, fenomena ini telah memunculkan suatu gagasan untuk membentuk lembaga kompensasi wilayah hulu-hilir.  Secara umum responden menanggapi secara positif dimana sebanyak  91.7 % menyatakan sangat setuju dan setuju, sedangkan 8.3% tidak menyatakan apa-apa, yang bisa diasumsikan masih ragu atau belum mempelajari secara mendalam tentang konsep ini. Sedangkan dari sisi alternatif pendanaannya pun sesungguhnya banyak peluang yang bisa digali, seperti pungutan dari  pajak, lembaga swasta, APBD/APBN ataupun retribusi. 

 

ABSTRACT

The study was conducted in the watershed Ciliwung in 2003 by using qualitative methods. In order to obtain more information and a deeper understanding of it is also carried out observations and interviews with multi-parties. To complement the existing data in this study is also supported by a variety of secondary data from various sources. The results showed that conceptually and regulations related to the DAS are still weak. Even when viewed operationally very worrying where (9.1%) expressed very inadequate, and (90.9%) declared inadequate. Thus, this phenomenon has given rise to an idea to form a compensation agency upstream-downstream region. In general, the respondents responded positively where as many as 91.7% said strongly agree and agree, while 8.3% did not state anything that can be assumed to be still in doubt or has not been studied in depth about this concept. In terms of funding alternatives were actually a lot of opportunities to explore, such as the levy of taxes, private institutions, budget / budget or levy. 


Keywords


Daerah Aliran Sungai; Kompensasi; otonomi daerah dan konflik hulu-hilir; watershed; compensation; regional autonomy and upstream-downstream conflicts




DOI: https://doi.org/10.22146/jml.18502

Article Metrics

Abstract views : 6509 | views : 18317

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Jurnal Manusia dan Lingkungan



JML Indexed by:

  

Web
Analytics View My Stats